Dinsos Banjar Turun Tangan Atasi Polemik Karang Taruna
infopriangan.com, BERITA BANJAR. Polemik di tubuh Karang Taruna Kota Banjar terus berlanjut, mendorong Dinas Sosial (Dinas Sosial), Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) turun tangan untuk mencari solusi. Sejumlah ketua Karang Taruna tingkat kecamatan telah dipanggil untuk menindaklanjuti mosi tidak percaya terhadap Ketua Karang Taruna Kota Banjar, Deni Herdiandi.
Kepala Dinsos P3A Kota Banjar, Hani Supartini, membenarkan bahwa pihaknya telah berupaya menggelar pertemuan dengan Deni. Namun, hingga kini pertemuan tersebut belum terlaksana karena Deni masih memiliki agenda lain di luar kota.
“Kami sudah melakukan pemanggilan sesuai arahan Pj Wali Kota Banjar. Rencana pertemuan dengan Ketua Karang Taruna Kota masih menunggu jadwal yang bersangkutan,” ujarnya. Selasa, (18/2/2025).
Selain itu, Pj Wali Kota Banjar juga meminta agar Dinsos mengoordinasikan pertemuan dengan tiga ketua Karang Taruna tingkat kecamatan, Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) Kota Banjar, serta Karang Taruna Provinsi Jawa Barat.
Hani menegaskan, peran Dinsos dalam persoalan ini hanya sebagai mediator agar polemik dapat diselesaikan melalui musyawarah. “Kami diminta untuk memediasi permasalahan ini agar diperoleh solusi terbaik, sehingga semuanya bisa kembali berjalan sesuai kesepakatan bersama,” katanya.
Di tengah kisruh kepengurusan, muncul pertanyaan terkait anggaran hibah sebesar Rp 50 juta dari Karang Taruna Provinsi Jawa Barat. Saat dikonfirmasi, Hani mengaku tidak mengetahui adanya dana tersebut. Ia baru mengetahuinya setelah membaca pemberitaan di media.
“Kami tidak tahu soal dana hibah itu. Baru tahu setelah membaca berita,” akunya.
Ketika ditanya mengenai anggaran dari APBD Kota Banjar untuk Karang Taruna Kota, Hani tidak memberikan jawaban tegas. Namun, ia memastikan bahwa pada 2024 tidak ada anggaran dari APBD untuk organisasi tersebut. “Untuk 2025, memang ada proposal pengajuan dari Karang Taruna, tapi nanti akan dikaji dan ditindaklanjuti. Kemungkinan akan masuk dalam perubahaan anggaran,” jelasnya.
Pernyataan Hani ini memunculkan pertanyaan di kalangan publik mengenai transparansi anggaran dan pengelolaan dana organisasi. Sejumlah pihak menilai, jika benar ada hibah dari provinsi, seharusnya ada mekanisme pelaporan yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
Sementara itu, Budi Hendro, pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat yang mewakili Kota Banjar, mengaku telah menerima laporan mengenai polemik yang terjadi. Ia pun telah menyampaikan dinamika yang berkembang ini kepada Sekjen Karang Taruna Provinsi.
“Saya sudah melaporkan kondisi yang terjadi ke Sekjen Karang Taruna Provinsi Jawa Barat. Tapi sampai sekarang belum ada respons. Kalau memungkinkan, kita duduk bersama untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Budi menyesalkan adanya mosi tidak percaya yang berujung pada perpecahan di Karang Taruna Kota Banjar. Ia berharap semua pihak bisa menahan diri dan kembali menjalin komunikasi yang baik demi keberlangsungan organisasi. Menurutnya, setiap organisasi pasti mengalami dinamika, namun harus disikapi dengan kedewasaan dan musyawarah.
“Mosi tidak percaya ini sangat disayangkan. Saya berharap Karang Taruna Kota Banjar bisa kembali bersatu dan menjalankan program yang lebih baik, meskipun harus melalui dinamika dan proses berbeda,” katanya.
BACA JUGA: Cara Membuat Abon Lele yang Gurih dan Tahan Lama
Polemik di tubuh Karang Taruna Kota Banjar menjadi perhatian banyak pihak, termasuk masyarakat yang berharap organisasi ini tetap menjalankan fungsinya sebagai wadah kepemudaan. Jika perpecahan terus berlanjut, dikhawatirkan akan berdampak pada program sosial yang selama ini menjadi bagian dari peran Karang Taruna.
Banyak yang menilai, permasalahan ini tidak hanya soal kepemimpinan, tetapi juga transparansi dan tata kelola organisasi. Publik berharap, mediasi yang dilakukan Dinsos dapat memberikan solusi konkret sehingga Karang Taruna Kota Banjar bisa kembali solid dan fokus pada kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
Kini, semua mata tertuju pada pertemuan yang akan dilakukan Dinsos dengan Ketua Karang Taruna Kota Banjar. Apakah pertemuan itu akan menghasilkan solusi, atau justru memperpanjang konflik? Waktu yang akan menjawab. (Johan/infopriangan.com)
