DPRD Soroti Dugaan Tiket Palsu Cederai Pariwisata
infopriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Dugaan praktik pemalsuan tiket di objek wisata Pangandaran menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran. Persoalan ini dianggap mencoreng citra pariwisata daerah yang selama ini menjadi salah satu sektor unggulan dan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam rapat kerja yang digelar pada Selasa, 9 September 2025, DPRD memanggil sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Hadir pula Inspektorat serta Tim Saber Pungli untuk membahas duduk perkara. Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan bahwa rapat tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata untuk menuntaskan masalah yang sudah meresahkan publik.
“Pada prinsipnya kami dari DPRD meminta kepada SKPD terkait agar segera menyelesaikan persoalan tiket wisata palsu ini,” ujar Asep menekankan.
Asep Noordin juga menegaskan bahwa aparat penegak hukum, khususnya Polres Pangandaran, harus segera menuntaskan proses hukum terkait kasus tersebut. Menurutnya, semakin lama ditunda, semakin besar pula kerugian yang ditanggung masyarakat maupun pemerintah daerah.
“Kami mohon dengan cepat, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
Selain menyoroti penegakan hukum, DPRD juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan retribusi pariwisata. Asep meminta agar data pendapatan bisa disampaikan secara terbuka melalui media massa, media sosial, maupun fasilitas publik seperti videotron. Hal itu dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan daerah.
“Sehingga masyarakat bisa mengetahui berapa pendapatan pariwisata secara terang benderang, bisa dilihat langsung, diakses langsung,” tegas Asep.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan tiket dan retribusi. Asep menyebut perlunya strategi yang lebih ketat, baik dari sisi teknologi maupun pengawasan internal.
Asep Noordin menambahkan bahwa masalah ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga mentalitas aparatur. Oleh karena itu, DPRD mendorong adanya pembinaan mental pegawai, bahkan bekerja sama dengan ulama maupun psikiater.
“Pembinaan harus menjadi perhatian, supaya integritas pegawai terjaga,” katanya.
Sementara itu, dari pihak kepolisian, Kasatreskrim Polres Pangandaran, AKP Idas Wardias, menyampaikan bahwa proses hukum masih berjalan. Menurutnya, pihak kepolisian saat ini masih melakukan penelaahan terhadap dugaan kasus tiket palsu tersebut.
BACA JUGA: Perumdam Tirta Galuh Perkuat Layanan Informasi Pelanggan
“Masih berjalan, masih penelaahan,” jelas Idas singkat.
AKP Idas menegaskan bahwa kehati-hatian diperlukan dalam menentukan ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam kasus ini. “Makanya kita lakukan penelaahan terlebih dahulu,” ujarnya menambahkan.
Kasus dugaan tiket palsu ini menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Publik menunggu langkah tegas dan nyata agar kepercayaan wisatawan maupun masyarakat tidak luntur. Jika dibiarkan berlarut-larut, bukan hanya PAD yang terancam, tetapi juga reputasi Pangandaran sebagai destinasi wisata unggulan Jawa Barat. (KMP)
