Efisiensi OPD Banjar Disorot, Layanan Publik Terancam
infopriangan.com, BERITA BANJAR. Rencana Pemerintah Kota Banjar melakukan merger Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan rasionalisasi anggaran mendapat sorotan kritis dari kalangan aktivis. Kebijakan efisiensi dinilai berpotensi menekan kualitas pelayanan publik jika tidak dibarengi perbaikan sistem kerja dan transparansi.
Aktivis dan pemerhati sosial pemerintahan, Irwan Herwanto, menyampaikan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar saat ini sudah tidak sehat. Ia mengungkapkan, hingga Maret 2026, belanja pegawai telah mencapai sekitar 63 persen dari total APBD, jauh di atas ambang batas 30 persen sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Irwan menegaskan bahwa langkah rasionalisasi memang tidak bisa dihindari, namun tidak boleh dilakukan secara parsial.
“Rasionalisasi memang tidak terhindarkan. Tapi jika hanya sebatas pemangkasan angka tanpa perbaikan sistem kerja, yang terjadi justru penurunan kualitas pelayanan publik,” ujarnya. Kamis, (2/4/2026).
Secara tidak langsung, Irwan menilai kebijakan efisiensi yang hanya berfokus pada pengurangan anggaran tanpa reformasi birokrasi justru berisiko memperburuk layanan kepada masyarakat. Irwan juga mengingatkan bahwa rencana penggabungan OPD bisa menimbulkan persoalan baru jika tidak dirancang dengan matang.
Menurutnya, merger OPD berpotensi menyebabkan penumpukan beban administrasi dan memperlambat proses birokrasi. Ia menyebut, tanpa dukungan digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kebijakan tersebut bisa menciptakan hambatan pelayanan.
“Kalau sistemnya tidak diperbaiki, penggabungan justru bisa membuat layanan makin lambat,” katanya.
Irwan juga menyoroti aspek keadilan dalam kebijakan rasionalisasi anggaran. Ia menegaskan agar efisiensi tidak hanya menyasar pegawai di level bawah, sementara fasilitas pejabat tetap tidak tersentuh.
“Kalau yang dipotong hanya tenaga lapangan, ini tidak adil. Beban harus dibagi proporsional, termasuk di level atas,” tegasnya.
Di sisi lain, ia mengkritik pendekatan pemerintah daerah yang dinilai terlalu fokus pada penghematan, namun belum serius dalam meningkatkan pendapatan. Ia menjelaskan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjar saat ini masih berada di kisaran 17 hingga 22 persen.
Irwan kemudian mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan aset daerah yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp1,4 triliun. Secara tidak langsung, Irwan menilai masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Jangan hanya sibuk memotong belanja. Pemerintah juga harus kreatif mencari sumber pendapatan baru melalui skema pembiayaan inovatif,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan penggunaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mendukung pembangunan infrastruktur tanpa membebani APBD. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap proyek harus disiapkan secara matang agar menarik minat investor.
“Proyek harus siap ditawarkan, lengkap dengan studi kelayakan dan skema bisnis yang jelas. Jangan hanya wacana,” katanya.
Irwan juga menekankan bahwa hasil efisiensi anggaran harus benar-benar dialihkan ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menyebutkan, program seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, dan jaminan sosial harus menjadi prioritas.
BACA JUGA: Bupati Herdiat Pimpin Rakoor, Tekankan Antisipasi El Nino
Secara tegas, ia menyatakan bahwa anggaran yang dihemat harus kembali kepada rakyat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. “Anggaran yang dihemat harus kembali ke rakyat. Itu esensi dari money follows program,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Irwan mendorong adanya pengawasan independen dalam proses merger OPD dan rasionalisasi anggaran untuk mencegah kepentingan politik jangka pendek. Ia menegaskan bahwa efisiensi memang penting, tetapi pelayanan publik tidak boleh dikorbankan.
“Efisiensi itu wajib, tapi pelayanan publik tidak boleh dikorbankan. Kota Banjar butuh birokrasi yang lincah dan inovatif,” pungkasnya. (Johan)
