Fokus ATR BPN Tingkatkan Nilai SAKIP Nasional
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi salah satu prioritas utama bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Fokus ini tidak semata-mata untuk meraih penilaian tinggi, namun lebih kepada menciptakan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, dalam Webinar Benchmarking Strategi Menuju SAKIP A dan AA yang digelar pada Selasa, 29 Juli 2025. Dalam paparannya, Deni mengatakan bahwa nilai SAKIP A mencerminkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja instansi yang sudah berjalan dengan baik.
“SAKIP A menunjukkan bahwa satuan kerja punya tata kelola yang baik, penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien, serta informasi kinerjanya andal. Lebih dari itu, hasil dan keluaran dari setiap program juga harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Deni juga menambahkan bahwa Kementerian ATR/BPN sejatinya memiliki landasan yang kuat untuk meningkatkan capaian SAKIP, berdasarkan sejumlah indikator penilaian pada tahun 2024. Ia menyebutkan, pada indikator perencanaan pembangunan yang memiliki bobot nilai 2, kementerian berhasil meraih skor 1,91, yang mencerminkan kualitas perencanaan strategis sangat baik.
“Selain itu, dari indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, kita mendapat skor 1,86 dari bobot 2. Untuk indeks pelayanan publik, kita memperoleh nilai 1,43 dari bobot 1,5. Dan pada tingkat kepatuhan standar pelayanan publik, kita mendapatkan 1,3 dari bobot yang sama. Ini menunjukkan bahwa secara umum nilai-nilai kita sudah baik, tapi masih bisa ditingkatkan,” jelas Deni.
Deni juga menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, proses penyelenggaraan SAKIP dimulai dari perencanaan strategis yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja. Proses ini kemudian diturunkan ke dalam program dan kegiatan, yang dilengkapi dengan sistem pengukuran kinerja yang jelas dan transparan.
“Pengukuran kinerja harus bisa dilacak. Kita harus tahu bagaimana data kinerjanya dikelola, bagaimana pelaporannya, serta seberapa besar manfaat atau outcome yang dihasilkan. Jangan hanya menampilkan keluaran kegiatan, tapi juga dampaknya terhadap masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Deni Prasetyo, yang membuka kegiatan webinar, menekankan bahwa SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif. Ia menyebut SAKIP sebagai cerminan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil.
BACA JUGA: Hartono Soekwanto Dinilai Layak Jadi Duta Koi Indonesia
“Melalui webinar ini, kita ingin berbagi praktik baik serta menyusun strategi implementasi SAKIP yang lebih kuat. Harapannya, pekerjaan kita akan lebih terarah, terukur, dan yang paling penting, berdampak nyata untuk masyarakat,” ujar Deni Prasetyo dalam sambutannya.
Webinar ini merupakan kolaborasi antara Biro Perencanaan dan Kerja Sama serta BPSDM Kementerian ATR/BPN. Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 700 pegawai dari berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia, menandakan komitmen serius dalam memperkuat budaya kerja yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. (Redaksi)
