Honorer Garut Tuntut Kepastian Pengangkatan PPPK
infopriangan.com, BERITA GARUT. Ribuan tenaga honorer di Garut turun ke jalan menuntut kepastian pengangkatan mereka sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aksi ini digelar pada Rabu (12/3/2025) dini hari, dengan long march dari Bundaran Simpang Lima menuju kantor DPRD Garut.
Para honorer kecewa dengan keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan mereka, padahal sudah dinyatakan lulus seleksi tahap 1 tahun 2024. Sepanjang aksi, mereka membawa spanduk berisi kecaman terhadap kebijakan tersebut.
Salah seorang peserta aksi, Nurhayati, menuturkan bahwa penundaan ini sangat merugikan honorer yang telah lulus seleksi. Ia menyebut ada sekitar 1.600 orang di Garut yang kini terkatung-katung tanpa kepastian, termasuk dirinya.
“Banyak di antara kami yang sudah berhenti dari pekerjaan lama karena yakin akan segera diangkat sebagai PPPK. Ada juga yang usianya hampir pensiun. Kalau penundaan ini sampai tahun depan, bagaimana nasib mereka?” katanya di lokasi aksi.
Kekecewaan serupa disampaikan Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Honorer Garut, Ma’mol Abdul Faqih. Ia menegaskan bahwa Pemkab Garut harus segera bertindak, karena sebelumnya pemerintah daerah sudah menyatakan kesiapannya untuk mengangkat PPPK, termasuk alokasi anggaran yang telah disiapkan.
“Kami menuntut agar Pemkab Garut segera melantik PPPK yang lulus seleksi tahun lalu. Jangan sampai janji tinggal janji,” tegasnya.
Setelah berorasi di depan kantor DPRD, perwakilan peserta aksi akhirnya diterima oleh anggota dewan dan perwakilan Pemkab Garut. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Garut, Nurdin Yana, menyatakan bahwa pihaknya memahami keresahan para honorer.
Ia mengatakan bahwa Pemkab Garut akan terus mengupayakan pendekatan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk mencari solusi terbaik.
“Keputusan ini bersifat politis. Karena itu, kami akan melakukan pendekatan secara politik ke pemerintah pusat agar pengangkatan bisa segera dilakukan,” ujarnya.
Menurut data yang ada, dari 1.600 honorer yang lulus PPPK tahun 2024 di Garut, sebagian besar merupakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu, ada pula tenaga kesehatan serta tenaga teknis yang ikut terdampak penundaan ini.
Aksi di DPRD Garut ini mencerminkan kekecewaan yang meluas di kalangan honorer di berbagai daerah. Sejumlah tenaga honorer di luar Garut pun menghadapi masalah serupa, di mana mereka sudah lulus seleksi, namun pengangkatannya tertunda tanpa kepastian.
Kondisi ini dinilai tidak adil bagi mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun dengan status tidak tetap. Harapan mereka untuk mendapatkan kepastian kerja justru berujung pada ketidakjelasan.
BACA JUGA: Hujan Deras dan Angin Kencang di Ciamis Picu Lima Bencana
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa pemerintah pusat harus segera memberikan kejelasan terkait pengangkatan PPPK. Jika tidak, gelombang protes dari tenaga honorer di berbagai daerah bisa semakin meluas.
Bagi tenaga honorer, status PPPK bukan hanya soal kenaikan gaji atau tunjangan, tetapi juga kepastian masa depan. Tanpa kejelasan pengangkatan, banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan ekonomi karena kehilangan pekerjaan sebelumnya.
Aksi ini diakhiri dengan harapan agar tuntutan mereka segera ditindaklanjuti. Para peserta aksi berjanji akan terus mengawal proses ini hingga ada keputusan yang jelas dari pemerintah pusat. (Lik/infopriangan com)
