Ibu ABK Gagal Temui Gubernur, Tagih Rp28 Juta
infopriangan.com, BERITA BANJAR. Eti Rohaeti (39), ibu dari almarhum Rahmat Ramdani (24), disebut datang ke Gedung DPRD Kota Banjar dengan harapan dapat bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang tengah menghadiri rapat paripurna, Sabtu (21/2/2026).
Berdasarkan keterangan kedatangan Eti ingin menyampaikan secara langsung persoalan sisa dana santunan kematian anaknya yang belum dikembalikan sebesar Rp28 juta. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil.
Eti menyampaikan bahwa kedatangannya bukan untuk mencari perhatian, melainkan memperjuangkan hak keluarganya yang dinilai belum terpenuhi.
“Saya hanya ingin keadilan dan hak anak saya dikembalikan,” ujarnya dengan suara tertahan.
Rahmat Ramdani, yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK), dilaporkan jatuh di perairan Samudra Hindia pada 14 November 2025 dan meninggal dunia. Kepergian anak sulung dari tiga bersaudara itu disebut meninggalkan luka mendalam sekaligus tekanan ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan.
Eti menjelaskan bahwa almarhum selama ini menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya wafat beberapa tahun lalu. Dua adik Rahmat masih bersekolah dan sangat bergantung pada bantuan santunan tersebut untuk melanjutkan pendidikan.
“Uang itu untuk biaya sekolah adik-adiknya dan kebutuhan hidup kami,” katanya.
Lanjut Eti dana santunan kematian yang seharusnya diterima keluarga diduga tidak sepenuhnya sampai ke tangan mereka. Informasi yang beredar menyebutkan adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum, di antaranya seorang ASN di Disnaker Kota Banjar, seorang anggota LPM, serta Ketua RT setempat.
Eti menuturkan bahwa sebagian dana memang telah dikembalikan oleh oknum berinisial E dan R. Namun, sisa sebesar Rp28 juta disebut belum dikembalikan oleh oknum berinisial I.
“Yang Rp28 juta itu belum kembali,” ucapnya tegas.
Eti juga menyampaikan bahwa alasan yang diterima dari oknum tersebut dinilai belum memberikan kepastian. Menurutnya, alasan menunggu keluarga bukanlah jawaban yang menyelesaikan persoalan. “Katanya menunggu keluarganya dulu, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” tuturnya.
Situasi ini disebut menambah beban psikologis keluarga yang masih berduka. Selain kehilangan sosok anak dan kakak, mereka juga harus menghadapi ketidakpastian atas hak yang seharusnya diterima. Eti menegaskan bahwa dana tersebut sangat berarti untuk keberlangsungan pendidikan kedua adik Rahmat.
“Itu hak kami, bukan untuk yang lain,” katanya.
Kegagalannya bertemu langsung dengan gubernur membuat Eti hanya bisa menitipkan harapan melalui berbagai pihak. Ia berharap pemerintah provinsi dapat turut mendorong penyelesaian kasus secara adil dan transparan.
“Saya datang baik-baik, hanya ingin masalah ini selesai,” ujarnya.
BACA JUGA: HPSN 2026 Momentum Perkuat Kelola Sampah
Kasus dugaan penggelapan santunan ini kini menjadi sorotan publik. Jika benar melibatkan aparatur dan perangkat lingkungan, maka proses penanganannya dinilai harus terbuka dan tidak tebang pilih. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dipertaruhkan dalam perkara ini.
Eti menegaskan bahwa dirinya tidak ingin memperpanjang persoalan, melainkan hanya menuntut hak yang menjadi milik keluarganya. Ia berharap aparat penegak hukum dapat bekerja profesional dan memastikan tidak ada lagi pihak yang dirugikan.
“Saya hanya ingin hak anak saya dikembalikan sepenuhnya,” katanya. (Johan)
