Jangan Tekan Presiden Dengan Politik Tunda Pilpres
infopriangan.com, BERITA GARUT. PPJNA ’98 bersama Aktivis Jawa Barat ’98 meminta, jangan menekan Presiden Jokowi dengan Politik menunda Pilpres untuk resufle kabinet. Demikian dikatakan Aktivis ’98 Jawa barat, Hasanudin. Rabu, (16/03/2022).
Menurut Hasanudin, Aktivis,’98 Jawa Barat, bersama PPJNA ’98 memandang perlu menyampaikan beberapa hal terkait Rumor tersebut. Perdebatan dan dinamika yang berkambang secara nasional sekarang ini diantaranya, politik menunda pilpres untuk kepentingan reshufle kabinet.
Hasanudin dan Ketua Umum PPJNA ’98, Anto Kusumayuda, mengatakan pihaknya menduga bahwa rumor pendapat dan gerakan politik mengenai penundaan pemilihan presiden dan/atau perpanjangan masa jabatan presiden, semata untuk menekan Presiden Jokowi dengan motif mendikte presiden dalam hal komposisi Reshufle Kabinet semata.
Tidak ada alasan logis, tambah Hasanudin. Konstitusional dan fakta sosial-politik, serta sikap ambigu Parpol terhadap jadwal Pilpres yang dapat diterima akal sehat.
Debat tersebut tandas Hasanuddin, hanya menempatkan banyak pihak bawa kedunguan massal. Yang sengaja menciptakan kegaduhan dan memojokkan presiden, seakan-akan terlibat pada persoalan tersebut. Apalagi keikutsertaan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dalam proses tersebut.
Karena tidak ada alasan yang cukup, jelas Hasanudin, selain kegaduhan tersebut diatas. Maka untuk itu, Aktivis ’98 Jawa Barat dan PPJNA ’98 berpendapat, itu semata soal LBP dan Parpol yang ada, dan ingin mendikte Presiden terkait reshufle kabinet yang sebelumnya sempat akan dilakukan.
Persoalan lainya menurut Hasanudin, isu Hentikan Skema Pendanaan Asing dan Keterlibatan Asing dalam Pembangunan IKN. Dikatakan Hasanudin, ibu kota Negara adalah simbol kedaulatan nasional, dan tempat dimana Kepala Negara dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang.
“Apa jadinya kedaulatan dan kemandirian bangsa ini, jika pembangunan IKN bersumber dari pendanaan asing. Ini sama halnya dengan penyerahan kedaulatan nasional dan bertentangan dengan UUD ‘1945 dan pembukaanya,” ungkapnya.
BACA JUGA: Polsek Banjar Patroli Gabungan PPKM Level 3
Oleh sebab itu Hasanudin meminta, stop dan hentikan skema pendanaan asing dalam pembangunan IKN.
Selain itu Hasanudin juga meminta, agar Jakarta segera direvisi menjadi Daerah Istimewa (DI). Sebab telah diputuskan UU Baru, Ibukota Negara menjadi IKN. Agar tidak terjadi dualisme Ibukota Negara, maka sudah saatnya di proses perubahan status DKI Jakarta menjadi Daerah Istimewa Jakarta. (Yayat R/IP)
