Kementerian ATR BPN Dorong Akuntabilitas Melalui SAKIP
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam webinar bertajuk “Roadmap Menuju Predikat SAKIP A” yang digelar pada Selasa, 1 Juli 2025, para pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN menegaskan pentingnya kepemimpinan, integritas, serta sinergi dalam mencapai tujuan tersebut.
Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan bahwa SAKIP bukan hanya sekadar instrumen administrasi, melainkan bentuk nyata pertanggungjawaban kementerian kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa pelaporan anggaran saja tidak cukup, karena yang lebih penting adalah dampak dan hasil dari anggaran yang digunakan.
“Kalau kita bicara SAKIP, maka kita sedang bicara akuntabilitas atas apa yang sudah dititipkan oleh rakyat kepada kementerian ini,” ujar Dalu. Ia mencontohkan, jika sebuah kantor diberi anggaran Rp4 miliar, maka pertanyaannya bukan hanya uang itu digunakan untuk apa, tetapi juga apakah penggunaannya sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang terukur.
Menurut Dalu, seluruh elemen organisasi harus bergerak bersama dalam sistem SAKIP. Ia mengibaratkan instansi pemerintah seperti tubuh manusia, di mana semua organ memiliki fungsi penting yang harus bekerja secara selaras agar sistem berjalan dengan baik.
“Kalau kita ingin SAKIP kita bagus, maka seluruh organ di kantor harus bergerak bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyoroti peran strategis pemimpin dalam mendukung implementasi SAKIP. Ia menekankan bahwa kepemimpinan yang aktif dan bertanggung jawab di setiap lini sangat penting agar kinerja dapat terpantau dengan baik dan terarah pada hasil.
“Kalau tidak ada kebersamaan di antara kita, kemungkinan kecil SAKIP A bisa tercapai,” kata Pudji. Ia menambahkan bahwa seorang pemimpin tidak cukup hanya duduk di balik meja, tetapi harus hadir dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan secara langsung.
Selain itu, Pudji menekankan pentingnya komunikasi yang intensif, baik antarpegawai maupun dengan mitra eksternal. Menurutnya, banyak permasalahan yang timbul karena lemahnya koordinasi dan komunikasi.
BACA JUGA: Pemkot Banjar Hadiri Hajat Bumi Pulo Majeti 2025
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perubahan budaya kerja untuk meraih predikat SAKIP A harus dimulai dari niat dan komitmen pimpinan. Ia mengatakan, “Kalau tidak dipaksa, tidak ditekan, saya yakin tidak akan tercapai. Harus ada sanksi bagi yang tidak menunjukkan semangat.”
Webinar yang diselenggarakan oleh BPSDM dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama ini diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta, termasuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta jajaran di pusat dan daerah. Inspektur Wilayah I, Arief Mulyawan, turut hadir sebagai narasumber.
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya nyata Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas seluruh jajarannya untuk mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel, profesional, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Redaksi, infopriangan.com)
