Kementerian ATR BPN Siap Tuntaskan Rekomendasi BPK

infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru-baru ini menerima rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2024. Rekomendasi tersebut mencakup sejumlah temuan yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di kementerian ini.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa kementeriannya berkomitmen penuh untuk menuntaskan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI. Menurutnya, penyelesaian rekomendasi ini sangat penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Ia mengungkapkan bahwa rekomendasi tersebut harus dijadikan dasar untuk membangun sistem yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran dan aset negara.

Hal ini juga diungkapkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, yang menegaskan bahwa rekomendasi BPK bukan sekadar laporan, tetapi menjadi bahan untuk memperbaiki pengelolaan organisasi.

“Rekomendasi dari BPK itu, kita pakai sebagai informasi dan data untuk membangun organisasi Kementerian ATR/BPN. Dalam konteks itulah, maka Bapak Menteri punya komitmen yang besar untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi,” ungkap Dalu Agung Darmawan saat ditemui di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN. Kamis, (15/01/2025).

Sebagai wujud dari komitmen tersebut, Kementerian ATR/BPN telah membentuk tim khusus yang bertugas untuk menyelesaikan rekomendasi BPK. Tim ini dipimpin oleh Inspektur Wilayah II, Dwi Budi Martono, yang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan baik. Dwi Budi Martono menjelaskan bahwa tim tersebut akan menyusun strategi yang efektif untuk penyelesaian, dengan melibatkan berbagai pihak baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dwi Budi Martono juga menambahkan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK akan dipantau langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

“Nanti rekomendasi tersebut akan dipantau langsung oleh Bapak Menteri. Jadi setiap bulan Bapak Menteri akan minta perkembangannya. Ini momentum yang belum pernah ada di mana pucuk pimpinan sampai sedemikian terlibat dalam penyelesaian ini,” katanya.

Beberapa rekomendasi yang diidentifikasi dalam laporan BPK terkait dengan pengembalian barang kepada negara, perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan, serta perbaikan laporan dan administrasi. Untuk itu, tim penyelesaian harus bekerja sama dengan berbagai satuan kerja di kementerian ini untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalu Agung Darmawan menegaskan pentingnya peran aktif setiap satuan kerja dalam penyelesaian ini, karena tanpa adanya kerjasama yang solid, target penyelesaian tidak akan tercapai.

“Untuk sampai ke sana, memang harus ada komitmen dari masing-masing Satuan Kerja, baik pusat maupun daerah. Harus menyediakan waktu, kemudian tenaga, dan pikiran karena tanpa itu kita juga tidak akan bisa melaksanakan,” ujarnya.

Dalu menambahkan bahwa penyelesaian rekomendasi ini tidak hanya bergantung pada tim khusus, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh pihak terkait.

Kementerian ATR/BPN juga berencana untuk terus menjalin komunikasi yang intensif dengan BPK RI selama proses penyelesaian ini. Hal ini bertujuan agar proses penyelesaian rekomendasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kedua belah pihak.

Kementerian ini berharap, melalui kerja sama yang baik antara tim penyelesaian dan BPK RI, seluruh rekomendasi dapat diselesaikan dengan tuntas dan membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

BACA JUGA: Urun Rembuk Kota Banjar Bahas Visi-Misi Terpilih

Melalui langkah-langkah tersebut, Kementerian ATR/BPN tidak hanya ingin menuntaskan rekomendasi BPK, tetapi juga berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di seluruh jajaran kementerian. Dengan demikian, diharapkan kementerian ini bisa menjadi contoh yang baik dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien. Proses ini juga diharapkan dapat memperbaiki sistem administrasi dan pengelolaan aset negara, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Dalu Agung Darmawan mengingatkan bahwa penyelesaian ini adalah bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena itu, komitmen dari semua pihak sangat diperlukan agar tujuan ini dapat tercapai dengan sukses. (Redaksi/infopriangan.com)