Kepala Desa Mekarmukti Gadaikan SK untuk Beli Ambulans
infopriangan.com, BERITA CIAMIS. Kepala Desa Mekarmukti, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Asep Ari, membuat keputusan berani dengan menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatannya ke bank BJB sebagai jaminan pinjaman. Dana tersebut digunakan untuk membeli ambulans guna membantu warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat.
Keputusan ini diambil karena desa belum memiliki ambulans sendiri, sementara kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan terus meningkat. Banyak warga kesulitan mendapatkan kendaraan saat harus berobat ke puskesmas atau rumah sakit, terutama dalam kondisi darurat.
“Saya ingin warga tidak kesulitan saat butuh kendaraan untuk berobat. Karena anggaran desa terbatas, saya putuskan untuk mencari solusi sendiri,” ujar Asep Ari, yang akrab disapa Ibro.
Ambulans yang dibeli kini dapat digunakan secara gratis oleh warga. Dengan adanya kendaraan ini, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan menjadi lebih cepat dan mudah. “Ambulans ini milik warga, bisa dipakai kapan saja tanpa biaya,” tambahnya.
Langkah Asep Ari mendapat apresiasi dari warga dan tokoh masyarakat setempat. Mereka menilai kepala desa telah menunjukkan kepedulian luar biasa terhadap kebutuhan rakyatnya.
“Pak Kades benar-benar peduli dengan warganya. Selama ini banyak yang kesulitan mendapatkan kendaraan saat ada keadaan darurat. Sekarang tidak perlu bingung lagi,” ujar Ujang, salah seorang warga.
Namun, di sisi lain, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan. Beberapa pihak mempertanyakan risiko finansial yang harus ditanggung kepala desa secara pribadi. Menggadaikan SK pengangkatan berarti menjadikan jaminan utama pekerjaan sebagai sumber pinjaman, yang bisa berdampak pada stabilitas keuangan dirinya sendiri.
“Ini memang langkah berani, tapi juga berisiko. Kalau suatu saat ada kendala dalam pembayaran cicilan, apakah tidak berdampak pada posisi beliau sebagai kepala desa?” ujar seorang pengamat kebijakan desa.
Meski demikian, bagi Asep Ari, kepentingan masyarakat lebih diutamakan. Ia mengaku sudah mempertimbangkan segala risiko sebelum mengambil keputusan. “Saya sadar ada konsekuensi, tapi saya yakin ini langkah yang benar. Warga butuh ambulans, dan ini cara tercepat untuk mewujudkannya,” katanya.
Kasus ini juga menyoroti persoalan lain yang lebih besar: keterbatasan anggaran desa dalam menyediakan fasilitas dasar bagi masyarakat. Seharusnya, pengadaan ambulans bisa menjadi bagian dari prioritas anggaran desa atau mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
Namun, dalam praktiknya, banyak desa yang kesulitan mengalokasikan dana untuk kebutuhan seperti ini. Anggaran yang ada sering kali terbagi untuk berbagai program, sementara kebutuhan mendesak seperti ambulans justru belum terakomodasi.
Menurut beberapa ahli tata kelola desa, perlu ada kebijakan yang lebih fleksibel agar desa dapat menganggarkan dana untuk kebutuhan darurat semacam ini tanpa harus mengandalkan inisiatif pribadi kepala desa.
“Jika ada mekanisme pendanaan yang lebih jelas untuk kebutuhan mendesak seperti ambulans, kepala desa tidak perlu mengambil risiko pribadi seperti ini,” ujar seorang akademisi yang meneliti kebijakan desa.
BACA JUGA: KNPI Pasirjambu Dukung Percepatan Jalan Mulus
Keputusan Asep Ari menjadi contoh bagaimana seorang pemimpin bisa berinisiatif menghadirkan solusi bagi warganya, meskipun harus mengambil langkah tidak biasa.
Namun, ini juga menjadi cerminan bahwa masih ada kekurangan dalam sistem pendanaan desa, yang membuat kepala desa harus mencari cara sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Apakah tindakan seperti ini harus menjadi standar bagi kepala desa lain? Ataukah ini justru menjadi tanda bahwa sistem pendanaan desa perlu diperbaiki agar kebutuhan dasar seperti ambulans. (Eddy/infopriangan.com)
