Korupsi Sistemik dan Solusi Hakiki dalam Islam
infopriangan.com, TELISIK OPINI. Korupsi di Indonesia kembali mencuat dengan terungkapnya skandal pengelolaan minyak mentah oleh PT Pertamina. Kerugian negara akibat kasus ini disebut mencapai Rp 19,37 triliun, sebuah angka yang mencerminkan besarnya dampak korupsi terhadap perekonomian nasional. Praktik ini bukanlah hal baru, tetapi terus berulang dengan pelaku yang berbeda. Modusnya pun masih sama, yaitu manipulasi transaksi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pejabat yang tidak amanah.
Banyak pihak menilai bahwa korupsi terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pengawasan. Namun, akar masalah yang lebih mendalam adalah sistem yang diterapkan di negeri ini. Kapitalisme, dengan prinsip keuntungan sebagai tujuan utama, telah menciptakan budaya materialisme yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kejujuran.
Dalam sistem ini, kekayaan pribadi sering dijadikan ukuran kesuksesan, sehingga banyak orang rela melakukan apa saja untuk mencapainya, termasuk dengan cara korupsi. Sistem pendidikan yang sekuler juga berkontribusi dalam membentuk mentalitas ini. Pendidikan lebih berfokus pada keterampilan teknis dan intelektual, tetapi mengabaikan pembentukan karakter yang berlandaskan kejujuran dan tanggung jawab.
Dalam tata kelola pemerintahan, kapitalisme mendorong praktik politik transaksional. Pejabat yang berkuasa sering kali lebih berpihak kepada pemodal besar dibandingkan rakyat. Kebijakan yang dihasilkan pun cenderung menguntungkan segelintir orang, sementara masyarakat luas justru menanggung akibatnya. Sabtu, (08/03/2025).
Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Hukuman yang diberikan kepada koruptor sering kali tidak sebanding dengan dampak yang mereka timbulkan. Banyak kasus besar berakhir dengan hukuman ringan atau bahkan remisi yang mengurangi masa tahanan.
Sistem hukum yang ada juga tidak memberikan efek jera yang cukup. Koruptor masih bisa menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani hukuman yang relatif singkat. Selain itu, lemahnya pengawasan internal di berbagai lembaga negara membuka celah bagi korupsi untuk terus terjadi.
Untuk memberantas korupsi secara menyeluruh, diperlukan sistem yang menanamkan kejujuran sebagai nilai utama. Islam menawarkan solusi komprehensif yang mencakup pendidikan, kontrol masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas.
Dalam sistem Islam, pendidikan tidak hanya berfokus pada ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang bertakwa kepada Allah. Kesadaran bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di akhirat menjadi pencegah utama bagi seseorang untuk berbuat curang atau menyelewengkan amanah.
Selain itu, Islam menerapkan mekanisme kontrol masyarakat melalui sistem amar makruf nahi munkar. Masyarakat didorong untuk aktif mengingatkan dan menegur ketika ada penyimpangan. Dengan begitu, korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh rakyat.
Salah satu aspek penting dalam sistem Islam adalah penegakan hukum yang tegas dan adil. Hukuman bagi koruptor tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberi efek jera bagi yang lain. Dalam sejarah Islam, hukuman bagi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan sangat berat, bahkan bisa mencapai hukuman mati jika kejahatannya berdampak luas.
Sanksi tegas ini berbeda dengan sistem hukum saat ini yang cenderung kompromistis. Dengan penerapan hukum yang kuat, korupsi dapat ditekan hingga ke akarnya.
Islam menetapkan bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan pencari keuntungan. Seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang tinggi. Kekuasaan bukanlah alat untuk memperkaya diri, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Dalam sistem pemerintahan Islam, setiap kebijakan diambil berdasarkan kepentingan umat, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dengan kepemimpinan yang amanah dan sistem hukum yang tegas, korupsi dapat diberantas secara menyeluruh.
BACA JUGA: Orang Tua Siswa Keberatan Pungutan di MAN 1 Garut
Korupsi yang terjadi di Indonesia bukan sekadar masalah individu, tetapi hasil dari sistem yang salah. Kapitalisme telah melahirkan budaya materialisme yang mengabaikan kejujuran dan tanggung jawab. Penegakan hukum yang lemah semakin memperburuk keadaan.
Untuk mengakhiri korupsi secara tuntas, diperlukan perubahan mendasar. Islam menawarkan solusi yang terbukti efektif dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, memperkuat kontrol masyarakat, dan menerapkan sanksi tegas. Hanya dengan menerapkan sistem Islam secara kaffah, korupsi bisa diberantas dan keadilan bagi seluruh rakyat dapat terwujud. (Indah Rahmawati)
