Krisis Fiskal Tekan APBD, Program Berdaya Terancam
infopriangan.com, BERITA BANJAR. Krisis fiskal yang menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan program unggulan pemerintah daerah, Banjar Berdaya, Bangun Masagi.
Keterbatasan ruang fiskal akibat defisit anggaran memaksa pemerintah daerah melakukan rasionalisasi belanja, termasuk pada sektor pemberdayaan masyarakat yang selama ini menjadi andalan dalam penguatan ekonomi warga.
Program Banjar Berdaya dirancang sebagai instrumen strategis untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta penguatan infrastruktur skala kecil berbasis partisipasi warga. Namun, tekanan fiskal yang semakin berat membuat pelaksanaannya terancam tidak optimal. Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat serta belum kuatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut menjadi faktor utama yang mempersempit kapasitas belanja daerah.
Sejumlah pihak menilai dampak dari kondisi tersebut mulai terlihat di lapangan. Beberapa kegiatan dalam Program Berdaya, seperti penyaluran dana stimulan ekonomi dan pembangunan infrastruktur lingkungan berbasis padat karya, dilaporkan mengalami penundaan. Situasi ini dikhawatirkan dapat memperlambat proses pemulihan ekonomi masyarakat serta upaya pengurangan angka kemiskinan di tingkat akar rumput.
Aktivis dan pemerhati sosial pemerintahan, Irwan Herwanto, menilai krisis fiskal yang tidak ditangani secara strategis dapat mengancam keberlanjutan program prioritas daerah. Ia menekankan bahwa Program Berdaya memiliki peran penting dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat kecil.
“Jika Program Berdaya tidak dilaksanakan secara efektif, maka tujuan pemberdayaan masyarakat akan sulit tercapai dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah,” ujar Irwan. Rabu, (14/1/2026).
Irwan juga menyoroti struktur pendapatan daerah Kota Banjar yang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, ketergantungan yang tinggi tersebut membuat APBD rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional.
“Lebih dari 70 persen APBD Kota Banjar masih bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil, sekitar 11 persen pada 2024 dan meningkat menjadi sekitar 15 persen pada 2025,” katanya.
Irwan menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah belum terbentuk secara kuat. Dengan struktur pendapatan seperti itu, pemerintah daerah dinilai belum memiliki fleksibilitas yang cukup untuk menjaga keberlanjutan program-program strategis ketika terjadi tekanan anggaran.
“Kondisi ini membuat fiskal daerah sangat rentan dan belum mampu menopang kebutuhan belanja secara mandiri,” ujarnya.
Selain persoalan fiskal, ia juga menilai efektivitas program pemberdayaan masyarakat masih menghadapi berbagai kendala. Mulai dari birokrasi yang belum adaptif, lemahnya evaluasi berbasis data, hingga persoalan tata kelola yang memengaruhi kualitas pelaksanaan program di lapangan.
“Program pemberdayaan tidak cukup hanya dialokasikan anggarannya, tetapi harus dikelola secara transparan, terukur, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Untuk menjaga keberlanjutan Program Berdaya, Irwan mendorong pemerintah daerah mengambil langkah-langkah strategis. Ia menyarankan agar pemerintah memprioritaskan anggaran pada program pemberdayaan masyarakat, membuka peluang pendanaan alternatif di luar APBD melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan program tanggung jawab sosial perusahaan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
BACA JUGA: Pemkab Ciamis Bentuk Tim Seleksi Pimpinan BAZNAS 2026–2031
“Tanpa terobosan kebijakan dan keberanian melakukan reformasi fiskal, program-program strategis daerah hanya akan menjadi slogan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Banjar belum memberikan keterangan resmi terkait langkah konkret yang akan ditempuh untuk memastikan Program Berdaya tetap berjalan optimal di tengah tekanan fiskal daerah. (Johan)
