Lapangan Desa Mau Dijadikan Dapur MBG, Warga Protes!
infopriangan.com, BERITA CIAMIS. Ratusan warga Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, mendatangi kantor desa pada Minggu (16/02/2025) untuk menggelar audiensi. Mereka menolak rencana pengalihan fungsi lapangan desa menjadi dapur umum dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Warga menilai lapangan desa adalah fasilitas umum yang tidak boleh dialihfungsikan secara sepihak, apalagi tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu. Mereka khawatir jika pembangunan dapur umum dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi aset desa lainnya.
Audiensi berlangsung panas, terutama setelah muncul isu bahwa Wakil Menteri Desa (Wamendes) akan hadir untuk melakukan peletakan batu pertama. Pernyataan ini sebelumnya disampaikan kepala desa, tetapi belakangan warga meragukan kebenarannya.
Dede Suharno, salah satu tokoh masyarakat, mengatakan bahwa penolakan warga dipicu oleh tidak adanya kesepakatan atau musyawarah terkait pembangunan dapur MBG.
“Selama ini warga tidak pernah diajak bicara. Tahu-tahu ada pembangunan dapur umum di lapangan desa,” kata Dede.
Selain itu, warga menduga kepala desa telah menjadi korban penipuan oleh seseorang yang mengaku sebagai staf Kementerian Desa. Orang tersebut disebut-sebut sebagai pihak yang menghubungkan program MBG dengan pemerintah pusat.
“Kami sudah melakukan pengecekan, dan semua ini terindikasi sebagai modus penipuan,” ujarnya.
Menurut Dede, kepala desa tetap bersikeras melanjutkan pembangunan dapur MBG meskipun sudah ada bukti bahwa staf kementerian yang dimaksud tidak memiliki legalitas yang jelas. Hal ini semakin memperburuk situasi, karena warga menilai kepala desa seharusnya lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan besar.
Dalam audiensi, warga juga menyoroti bahwa pembangunan dapur MBG dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah kecamatan maupun lembaga terkait seperti Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal, program seperti ini biasanya memerlukan kerja sama lintas sektor agar sesuai dengan regulasi.
Dede menegaskan, kepala desa harus menjelaskan sejauh mana koordinasi yang sudah dilakukan.
“Jangan sampai ini hanya klaim sepihak. Seharusnya ada surat resmi atau bukti komunikasi yang bisa ditunjukkan,” katanya.
Ketika warga meminta seseorang yang mengaku sebagai staf Kemendes untuk menunjukkan kartu identitas atau surat tugas, ternyata orang tersebut tidak bisa membuktikan legalitasnya. Hal ini memicu kemarahan warga, hingga akhirnya pihak desa mengamankan orang berinisial YS tersebut agar tidak terjadi tindakan anarkis.
“Untungnya dia cepat diamankan, kalau tidak, warga mungkin sudah kehilangan kesabaran,” kata Dede.
Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya disepakati bahwa lapangan desa tetap akan digunakan sebagaimana mestinya. Pembangunan dapur MBG dihentikan sementara hingga ada regulasi yang jelas dan kesepakatan dengan masyarakat.
“Kesepakatan ini sudah dituangkan dalam berita acara. Kami hanya ingin memastikan bahwa aset desa tidak disalahgunakan,” ujar Dede.
BACA JUGA: Keamanan Minimarket Diperketat Sambut Ramadhan
Warga berharap kepala desa lebih transparan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut fasilitas umum. Mereka juga meminta pemerintah daerah untuk turun tangan agar kasus seperti ini tidak terulang.
“Jangan sampai kepala desa mudah percaya begitu saja dengan pihak yang mengaku dari kementerian tanpa ada bukti resmi,” tegas Dede.
Kasus ini menjadi peringatan bagi desa-desa lain agar lebih waspada terhadap klaim pihak tertentu yang menjanjikan program tanpa dasar hukum yang jelas. Warga berharap pemerintah daerah dan aparat terkait bisa segera mengambil langkah agar kejadian serupa tidak terjadi di masa depan. (Rizki, Revan/infopriangan.com)
