Layanan Pertanahan 2024 Capai 8 Juta Berkas
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah layanan yang diterima sepanjang tahun 2024. Tercatat sebanyak 8.058.650 berkas layanan masuk dalam satu tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 84% didominasi oleh layanan informasi pertanahan, Hak Tanggungan (HT), dan Peralihan Hak.
Dalam pertemuan media bertajuk Catatan Akhir Tahun Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Selasa (31/12/2024), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Nusron juga menyebut bahwa sejak tahun 2015 hingga 2023, jumlah layanan yang diterima hanya berkisar 6,6 juta berkas per tahun.
“Tahun 2024, layanan pertanahan yang kami terima mencapai lebih dari 8 juta berkas. Dari jumlah tersebut, yang paling banyak adalah layanan informasi pertanahan dengan total 3.740.908 permohonan,” ujar Nusron Wahid di hadapan awak media.
Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian ATR/BPN, masyarakat paling banyak mencari informasi mengenai status kepemilikan tanah, luas tanah, serta apakah tanah tersebut sedang dalam sengketa atau konflik hukum. Selain itu, pengecekan terkait Zona Nilai Tanah (ZNT) juga menjadi salah satu layanan yang paling sering diakses.
Nusron menjelaskan bahwa layanan informasi ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat tetapi juga berdampak positif pada penerimaan negara.
“Semua layanan ini berkontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan total sebesar Rp2,9 triliun sepanjang tahun 2024,” katanya.
Selain layanan informasi, layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT Elektronik) turut memberikan kontribusi besar dalam peningkatan ekonomi nasional. Nilai transaksi yang dihasilkan melalui layanan ini mencapai Rp882,7 triliun.
“Hak Tanggungan adalah sertipikat tanah yang diagunkan untuk memperoleh pembiayaan. Ini memberi manfaat langsung bagi keluarga dan pelaku usaha dalam mengakses modal,” jelasnya.
Selain informasi pertanahan dan Hak Tanggungan, terdapat sejumlah layanan lain yang juga memiliki tingkat permintaan tinggi. Di antaranya adalah pemeliharaan data pertanahan, survei dan pemetaan tanah, serta pendaftaran tanah untuk pertama kali.
Nusron menyebut layanan tersebut erat kaitannya dengan kegiatan properti di masyarakat, seperti pemecahan, penggabungan, dan pemisahan hak atas tanah. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan tersebut agar lebih efisien dan transparan.
“Kami berkomitmen untuk mempermudah semua proses layanan pertanahan agar masyarakat dapat mengaksesnya dengan cepat dan akurat,” tegas Nusron.
Secara geografis, terdapat s puluh provinsi dengan jumlah layanan tertinggi, yaitu: Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Jakarta, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, D.I. Yogyakarta, Sumatra Selatan
Provinsi-provinsi tersebut dikenal memiliki aktivitas pertanahan yang dinamis, baik dari segi pendaftaran tanah, transaksi properti, maupun permintaan informasi pertanahan.
Pertemuan media ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Diskusi berlangsung dinamis dengan sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis.
Dalam penutupannya, Nusron kembali menekankan pentingnya transparansi dan inovasi dalam layanan pertanahan. Ia berharap peningkatan jumlah layanan di tahun 2024 dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan.
BACA JUGA: Hasil Seleksi PPPK Garut 2024 Belum Juga Diumumkan
“Kami akan terus berupaya menghadirkan layanan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel agar kebutuhan masyarakat di bidang pertanahan dapat terpenuhi dengan optimal,” pungkasnya.
Dengan pencapaian ini, Kementerian ATR/BPN menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui layanan pertanahan yang lebih efisien dan inklusif. (Redaksi/infopriangan.com)
