Menteri AHY Tekankan Keadilan dalam Pengadaan Tanah
infopriangan.com, BERITA NASIONAL.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara resmi membuka International Conference on Social Impact Assessment di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta. Selasa, (17/09/2024).
Acara ini mengusung tema “Implementing Better Land Acquisition in Challenging Tenurial Settings: Balancing Acceleration, Certainty, and Fairness”. Dalam pembukaannya, AHY menegaskan bahwa pengadaan tanah harus dilakukan dengan prinsip keadilan, terutama bagi kelompok-kelompok rentan di masyarakat.
Dalam sambutannya, AHY menyatakan bahwa pengadaan tanah, yang seringkali menjadi bagian penting dari pembangunan infrastruktur, tidak boleh menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Menurutnya, proses pengadaan tanah harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan progresif.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap individu yang terdampak oleh pengadaan tanah tidak tertinggal dalam pembangunan.
“Pengadaan tanah tidak boleh menyakiti siapa pun. Kepedulian terhadap kelompok rentan dalam pengadaan tanah diharapkan tidak hanya tercermin melalui pemberian ganti rugi yang adil secara nominal, tetapi juga bagaimana memastikan mereka menjadi bagian dari pembangunan dan tidak menjadi kelompok yang terpinggirkan. No one left behind,” kata AHY.
AHY juga berharap konferensi ini menjadi ruang bagi para ahli dan delegasi dari berbagai negara untuk mendiskusikan kebijakan terkait pengadaan tanah di Indonesia.
Ia juga menegaskan bahwa konferensi ini tidak hanya akan bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok-kelompok rentan seperti Masyarakat Hukum Adat, petani kecil, masyarakat miskin perkotaan, dan lainnya. Menurutnya, kebijakan yang tepat dalam pengadaan tanah akan mampu menjaga keadilan sosial dan menghindari ketimpangan.
Carolyn Turk, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, juga hadir dalam acara ini. Dalam pidatonya, Turk menegaskan komitmen Bank Dunia untuk mendukung upaya Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat proses penilaian dampak sosial, termasuk dalam pengadaan tanah. Menurutnya, kerja sama yang telah terjalin antara Kementerian ATR/BPN dan Bank Dunia sejak 2022 melalui tahap awal social impact assessment sangat penting untuk memastikan kebijakan yang lebih baik dan adil dalam pengadaan tanah di masa depan.
Acara tersebut dihadiri, Stéphane Mechati, Deputy Head of Mission, Minister Counsellor and Head of Pol. Section dari Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei.
Ia mengapresiasi penyelenggaraan konferensi ini dan menekankan bahwa platform ini penting untuk berbagi wawasan dan langkah-langkah dalam menangani tantangan pembangunan terkait pengadaan tanah.
Menurut Mechati, pengalaman yang dibagikan oleh delegasi dari berbagai negara dapat memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana penilaian dampak sosial dapat mendukung pembangunan dan kohesi sosial.
“Pengalaman yang akan dibagikan oleh delegasi dari berbagai negara hari ini dapat menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana penilaian dampak sosial yang mendukung pembangunan dan kohesi sosial. Saya berharap kita bisa melihat bagaimana wawasan ini dapat disesuaikan dengan konteks unik Indonesia dan berkontribusi pada tujuan kolektif kami untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Mechati.
Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari, juga menyampaikan laporan bahwa konferensi ini terselenggara berkat kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan Bank Dunia, KfW Development Bank, dan Uni Eropa.
BACA JUGA: Kredit Motor dari FIFGROUP Warga Ciamis Dapat Hadiah UMROH
Embun menambahkan bahwa konferensi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara, baik secara daring maupun luring, termasuk dari Australia, Kanada, Kenya, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Nepal, Pakistan, Zambia, dan sejumlah negara lainnya.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat Kementerian ATR/BPN, termasuk sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta Kepala Kantor Wilayah BPN dari berbagai provinsi. (Redaksi/infopriangan.com)
