Menteri ATR BPN: Isu Sertipikat Elektronik Hoaks
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menanggapi isu yang menyebutkan bahwa Sertipikat Elektronik tidak aman dan rentan diretas. Ia dengan tegas membantah tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai berita sesat yang menyesatkan.
Dalam acara Bincang Isu Pertanahan dan Tata Ruang di Aula Prona, Jumat (21/2/2025), Nusron menjelaskan bahwa Sertipikat Elektronik justru jauh lebih aman dibandingkan sertipikat dalam bentuk fisik. Ia menegaskan bahwa sistem keamanan yang digunakan sudah berlapis, dilengkapi dengan firewall yang sangat kuat, serta didukung backup di lima data center berbeda.
“Barang yang sudah berbentuk elektronik dengan sistem backup berlapis, jika di-hack atau dibobol, tidak mungkin semua data bisa hilang. Berbeda dengan sertipikat kertas yang bisa hilang akibat pencurian, kebakaran, atau bencana lainnya,” ujarnya.
Menurut Nusron, sistem ini justru memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mengecek keabsahan sertipikat mereka. Ia menjelaskan bahwa pemilik tanah bisa memeriksa data mereka kapan saja dan di mana saja menggunakan perangkat seperti laptop atau ponsel.
“Kalau dulu sertipikat kertas hilang, rusak, atau terbakar, itu bisa jadi masalah besar. Harus mengurus ulang, lama, dan berisiko. Dengan Sertipikat Elektronik, semuanya aman karena data tersimpan di pusat dan bisa diakses kembali kapan pun dibutuhkan,” jelasnya.
Selain itu, Nusron menegaskan bahwa sistem ini telah dilengkapi berbagai lapisan keamanan. Ia menyebutkan bahwa ada lima tingkat perlindungan dalam penyimpanan data, yang memastikan bahwa setiap informasi tetap terlindungi meskipun ada upaya peretasan.
“Data Sertipikat Elektronik disimpan di data center yang berlapis di lima lokasi berbeda, dengan beberapa sistem keamanan berjenjang. Jadi, kalau ada yang mengatakan sistem ini bisa hilang atau diretas, itu jelas hoaks,” katanya.
Lebih jauh, Nusron menilai bahwa isu keamanan Sertipikat Elektronik merupakan upaya delegitimasi terhadap pemerintah. Menurutnya, ada pihak-pihak yang sengaja menyebarkan narasi negatif untuk menggoyahkan kepercayaan publik terhadap sistem yang telah berjalan dengan baik.
“Ini adalah usaha dari pihak-pihak tertentu yang mencoba menggoyahkan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan pemerintah yang sekarang sudah sangat kuat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa pemerintahan saat ini memiliki dukungan yang kuat dari parlemen dan masyarakat. Menurutnya, ada kelompok tertentu yang tidak senang dengan kondisi tersebut dan terus berupaya melemahkan legitimasi pemerintah.
“Karena pemerintahan kuat sekarang ini, dukungan parlemen kuat, dukungan rakyat kuat, kepuasan publik tinggi. Mereka takut. Kalau negara kuat, mereka tetap mencoba melakukan delegitimasi. Ini perlu kita waspadai, dan ini tidak boleh dibiarkan,” pungkas Nusron.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN turut mendampingi Menteri Nusron. Mereka menegaskan bahwa sistem digitalisasi sertipikat ini merupakan langkah maju dalam pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan aman.
BACA JUGA: Mahasiswa Unsil Latih UMKM Tasikmalaya Kemas Produk
Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kehilangan sertipikat mereka akibat faktor eksternal seperti pencurian atau bencana alam. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga diharapkan dapat mengurangi potensi praktik mafia tanah yang selama ini menjadi masalah di sektor pertanahan.
Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sistem keamanan agar masyarakat semakin yakin dan nyaman dengan layanan digital yang disediakan. Dengan demikian, transformasi digital di sektor pertanahan diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. (Redaksi/infopriangan.com)
