Menteri ATR Canangkan Redistribusi Tanah untuk NW
infopriangan.com, BERITA NASIONAL.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Tasyakur Hari Jadi ke-72 sekaligus Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) XV Nahdlatul Wathan (NW) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (01/05/2025).
Dalam pidatonya, Nusron mencanangkan program redistribusi tanah di NTB, khususnya lahan-lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) dan tanah telantar milik negara, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk kalangan jemaah NW.
Menteri Nusron meminta jajaran BPN di NTB untuk segera mengidentifikasi tanah-tanah yang tidak produktif atau izinnya telah kedaluwarsa. Ia menekankan bahwa redistribusi tanah harus berpihak kepada rakyat kecil yang selama ini belum mendapat akses lahan.
“Tolong Pak Kanwil, cari tanah-tanah telantar, HGU yang sudah habis izinnya. Kita akan distribusikan kembali kepada warga,” ujarnya tegas.
Menurutnya, banyak tanah milik negara yang belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, kata Nusron, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Wathan yang memiliki basis massa besar dan semangat kemandirian, harus dilibatkan dalam program reformasi agraria dan ketahanan pangan.
Nusron juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang dilakukan PB NW dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam program “NW Menanam”.
Nusron menilai inisiatif tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang tengah menggenjot ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi.
“Saya senang sekali melihat tadi penandatanganan MoU antara PB NW dan Gubernur NTB. Gerakan NW Menanam ini contoh nyata bahwa ormas keagamaan juga bisa menjadi pelopor ketahanan pangan,” ucapnya.
Selain itu Nusron juga menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN siap berkolaborasi dengan Nahdlatul Wathan untuk pemanfaatan tanah negara yang selama ini dibiarkan tidak produktif. Bahkan, izin penguasaan tanah yang telah lebih dari lima atau sepuluh tahun tidak digunakan, akan dievaluasi dan bisa dicabut untuk dialihkan ke pihak yang benar-benar membutuhkan dan mampu mengelolanya.
“Kalau ada petani-petani NW, pengusaha-pengusaha NW yang mau menanam, kita fasilitasi. Tanah harus memberikan manfaat, bukan hanya jadi alat simpan kekayaan,” tambahnya. Pernyataan ini langsung disambut tepuk tangan meriah dari ribuan jemaah yang hadir.
Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron juga menyinggung persoalan ketimpangan agraria di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa dari sekitar 70 juta hektare tanah non-hutan, hampir separuhnya dikuasai hanya oleh sekitar 60 keluarga. Bahkan, ada satu keluarga yang menguasai hingga 1,8 juta hektare.
Fakta ini, menurutnya, menjadi bukti adanya ketidakadilan struktural yang telah berlangsung lama. Nusron menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberi mandat khusus kepada dirinya untuk menjalankan agenda reformasi agraria yang nyata dan berkeadilan.
“Distribusi tanah yang timpang seperti ini tidak bisa dibiarkan terus. Ini bukan soal iri, ini soal keadilan. Negara harus hadir untuk menata ulang agar rakyat kecil punya akses yang sama,” katanya.
BACA JUGA: Pangandaran Maju di Pendidikan tapi Tantangan Masih Besar
Program redistribusi tanah eks HGU yang dicanangkan di NTB diharapkan menjadi contoh implementasi kebijakan yang berpihak pada rakyat, sekaligus menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam menurunkan angka kemiskinan, mempersempit kesenjangan, dan memperkuat kemandirian pangan nasional.
Di akhir sambutannya, Nusron Wahid mengajak seluruh elemen Nahdlatul Wathan untuk terus bersinergi dengan pemerintah. Ia meyakini, dengan dukungan ormas-ormas besar seperti NW, program reforma agraria akan lebih cepat tercapai.
“Kita ingin tanah kembali ke rakyat. Kita ingin keadilan agraria bukan hanya jadi slogan, tapi jadi kenyataan,” pungkasnya. (Redaksi/infopriangan.com)
