Mewujudkan Ekonomi Tangguh di Tengah Pandemi
infopriangan.com. TELISIK OPINI. Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan selama pandemi COVID-19 pemerintah provinsi Jawa Barat telah kehilangan pendapatan lima triliun, sehingga yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur tidak ada.
“Pendapatan lima triliun yang hilang itu, mayoritas untuk perbaikan jalan, dan apabila tidak ada COVID-19 seharusnya jalannya mulus-mulus semua,” tuturnya.
Penanganan pandemi oleh pemerintah dari sejak awal kemunculan wabah hingga saat ini, kalau kita lihat masih terkesan biasa-biasa saja. Dulu, saat dunia ramai-ramai melakukan berbagai upaya maksimal termasuk kebijakan lockdown, pemerintah masih membuka pintu lebar-lebar untuk para wisatawan, seraya terus bersikukuh menyebut bahwa Indonesia akan aman dari corona.
Nyatanya, tak perlu waktu lama, dari hari ke hari catatan kasus corona di Indonesia meningkat secara eksponensial. Bahkan, Indonesia pun langsung jadi juara dunia untuk kasus kematian sebagai dampak corona. Jawa Barat pun kini menyumbang jumlah kasus terbanyak dengan total 7.194 per 8 Maret kemarin.
Hal ini menunjukkan bagaimana penanganan covid di Jawa Barat tidaklah efektif. Pemerintah galau dan sangat gagap menghadapi kasus wabah corona. Buruknya kualitas kepemimpinan, parahnya kondisi keuangan negara serta kuatnya ketergantungan kepada asing nampak menjadi alasan utama.
Semua ini adalah dampak sistem hidup yang diterapkan penguasa. Mulai dari politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lainnya yang terbukti telah sukses menjatuhkan Indonesia pada multi krisis. Sehingga anugerah kelebihan yang Allah beri, mulai dari SDM, SDA, posisi geopolitik dan geostrategis, tak berhasil membuat negeri ini kuat dan berdaya. Malah jadi sasaran empuk penjajahan.
Posisi rakyat di negeri ini pun mirisnya luar biasa. Bak tikus mati di lumbung padi. Jauh dari kata sejahtera. Kesehatan, pendidikan, keamanan, semua serba mahal. Rakyat bahkan harus membeli haknya kepada penguasa atau pada pengusaha yang dibeking dan membekingi penguasa. Sistem Kapitalisme membuat penguasa tidak mampu bertanggung jawab atas pengurusan terhadap rakyatnya.
Kondisi ini tentu akan berbeda dengan paradigma kepemimpinan dan watak di dalam sistem Islam. Dalam Islam, kepemimpinan dinilai sebagai amanah berat yang berkonsekuensi surga dan neraka. Dia wajib menjadi pengurus dan penjaga umat.
Seorang pemimpin dipandang seperti penggembala. Layaknya gembala, dia akan memelihara dan melindungi seluruh rakyat yang menjadi gembalaannya. Memperhatikan kebutuhannya, menjaga dari semua hal yang membahayakannya, dan menjamin kesejahteraannya hingga bisa tumbuh dan berkembang biak sebagaimana yang diharapkan.
Inilah realitas sistem Islam yang pernah mewujud belasan abad lamanya. Sistem yang tegak di atas landasan keimanan sangat berbeda jauh dengan sistem yang tegak di atas landasan kemanfaatan segelintir orang. Sistem Islam, betul-betul menempatkan amanah kepemimpinan selaras dengan misi penciptaan manusia dan alam semesta. Yakni, mewujudkan rahmat bagi seluruh alam, tanpa batas imajiner bernama negara bangsa.
Dan misi ini terefleksi dalam semua aturan hidup yang diterapkan, termasuk sistem ekonomi yang kukuh dan menyejahterakan. Sistem ekonomi Islam akan membuat negara punya otoritas terhadap berbagai sumber kekayaan untuk mengurus dan membahagiakan rakyatnya. Diantaranya menerapkan ketetapan Allah SWT bahwa kekayaan alam yang melimpah adalah milik umat yang wajib dikelola oleh negara untuk dikembalikan manfaatnya kepada umat.
Bayangkan jika seluruh kekayaan alam yang ada di negeri ini dan negeri Islam lainnya diatur dengan syariat, maka umat Islam akan menjadi negara yang kuat, mandiri dan memiliki ketahanan secara politik dan ekonomi.
Dengan demikian, negara akan dengan mudah mewujudkan layanan kebutuhan dasar baik yang bersifat individual dan publik bagi rakyatnya, secara swadaya tanpa bergantung sedikit pun pada negara lain.
Sehingga saat negara dilanda wabah penyakit, sudah terbayang negara akan mampu mengatasinya dengan kebijakan tepat dan komprehensif. Lockdown akan mudah diterapkan sebagai bagian dari pelaksanaan syariat, tanpa khawatir penolakan, tanpa halangan egoisme kelokalan dan tanpa khawatir kekurangan banyak hal.
Lalu bagaimanakah sistem Islam memberikan solusi mengatasi krisis?
Pertama, perlu mengubah perilaku pelaku ekonomi yang buruk dengan menanamkan akidah yang benar yakni Islam, menjadikan Islam sebagai landasan berpikir, bersikap dan berperilaku, memberikan pengetahuan tentang ilmu-ilmu Islam dan menjadikan hidup tetap dalam suasana keimanan.
Kedua, tata kelola pemerintahan sesuai syariah Islam, dengan memberikan jaminan pemenuhan pokok setiap warga negara baik muslim dan non-muslim.
Ketiga, kestabilan sosial dan politik. Seorang kepala negara akan melaksanakan dan memantau perkembangan pembangunan dan perekonomian dengan menggunakan indikator-indikator yang menyentuh tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya bukan hanya secara ekonomi.
Keempat, menstabilkan sistem moneter dengan cara mengubah dominasi dolar dengan sistem moneter dinar dan dirham, mengganti perputaran kekayaan di sektor non riil /sektor moneter yang menjadikan uang sebagai komoditas menjadi sektor riil, karena sektor non riil mengandung riba dan judi.
BACA JUGA: Kapolsek Rajadesa Hadiri Peresmian PKH Shop
Kelima, menstabilkan sistem fiskal, dalam sistem ekonomi Islam dikenal 3 jenis kepemilikan yaitu kepemilikan individu, umum dan negara. Seluruh barang yang dibutuhkan oleh orang banyak dikategorikan barang kepemilikan umum, contohnya: yang merupakan fasilitas umum, barang tambang yang tidak terbatas, dan SDA yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki secara individu.
Sungguh sistem Islam begitu sempurna jika diterapkan dan tidak ada sistem lain yang dapat menandinginya. (Tawati/IP)
