Miris, Dana BOS Disunat Oknum K3S
infopriangan.com, BERITA CIAMIS. Ketika pemerintah menggulirkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan tujuan khusus untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa jenjang pendidikan dasar, pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengatur jenis-jenis larangan pungutan telah diterbitkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia.
Namun berbeda halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Ciamis sejumlah bantuan dana BOS setiap pencairan diduga di sunat oknum K3S Kabupaten Ciamis. Hal itu dilakukan untuk membiayai seandainya ada kegiatan dan gaji tenaga honorer.
Ketua Laskar Merak Putih, Prima Pribadi mengatakan, bantuan itu seharusnya untuk memenuhi atau membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah.
“Seperti membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah,” kata Prima.
Prima juga mengatakan bantuan itu untuk meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
“Saya tidak main-main dengan hal ini. Sebagai langkah awal saya akan mengumpulkan data sebagai dasar pelaporan saya kepada APH. Jangan seenaknya main potong dong!, kasihan penerima bantuan Pemerintah ini diperuntukan untuk siswa keluarga miskin,” tegasnya.
Prima juga sangat menyesalkan dengan adanya seorang tenaga pendidik di Kabupaten Ciamis yang tega melakukan perbuatan ini, dimana tenaga pendidik harus mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Yang sangat miris potongan itu dilakukan setiap turun bantuan Dana BOS dengan jumlah pariatif tergantung jumlah siswa,” ujarnya.
Ketua Laskar merah putih juga meminta Bupati Ciamis dan APH segera turun tangan untuk menyingkapi polemik bantuan dana bos yang sudah terjadi sejak lama di Kabupaten Ciamis.
Sementara Ketua K3S, Mumu S. Pd. saat di konfirmasi di ruang kerjanya mengakui adanya sejumlah potongan setiap keluar bantuan dana bos itu.
“Walaupun tidak ada payung hukumnya kami melakukan untuk bayar tenaga honorer dan kegiata-kegiatan lain, karena tidak ada dananya. Semua untuk keberlangsungan Korwil, dan itu atas dasar kesepakatan,” kata Mumu.
Disinggung masalah pembelian buku ramadhan yang menggunakan dana bos, Mumu menjelaskan bahwa pembelian buku habis pakai dan ini tidak salah karena untuk kebutuhan anak.
“Kami beli dari perusahaan ada yang seribu lima ratus dan ada yang dua ribu dan di jual seharga tiga ribu. Keuntungan buat sekolah,” pungkasnya. (Dena A Kurnia/IP)
