Mosi Tidak Percaya Guncang Karang Taruna Kota Banjar
infopriangan.com, BERITA BANJAR. Kisruh internal di tubuh Karang Taruna Kota Banjar semakin mencuat setelah tiga ketua kecamatan, yakni Banjar, Purwaharja, dan Langensari, menyatakan mosi tidak percaya terhadap Ketua Karang Taruna Kota Banjar, Deni Herdiandi. Mereka menyoroti berbagai permasalahan, mulai dari vakumnya program kerja, tidak adanya transparansi keuangan, hingga kurangnya koordinasi dengan pengurus di tingkat kecamatan.
Situasi ini mendapat perhatian dari Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) Kota Banjar. Agus Sumitra, selaku MPKT, menilai bahwa permasalahan ini harus segera diselesaikan agar tidak semakin meluas dan berdampak buruk pada citra Karang Taruna di tingkat desa maupun kelurahan.
“Saya awalnya mengira kepengurusan Karang Taruna Kota Banjar berjalan dengan baik setelah Rakerda. Tapi ternyata ada banyak persoalan yang dikeluhkan, terutama soal kinerja,” ujar Agus saat dihubungi melalui WhatsApp, Selasa (11/2/2025) malam.
Menurut Agus, sebelum kisruh ini mencuat, dirinya tidak pernah menerima laporan adanya masalah. Bahkan, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang telah dilaksanakan pun tidak melibatkan dirinya dalam pembahasan. Hal ini membuatnya menganggap bahwa semua berjalan normal.
“Kepengurusan tidak pernah berkoordinasi dengan saya selaku MPKT. Informasi soal Rakerda pun hanya sebatas undangan tanpa ada pembahasan lebih lanjut,” jelasnya.
Namun, setelah adanya pernyataan sikap dari tiga ketua kecamatan, barulah ia menyadari bahwa ada persoalan serius yang harus segera dituntaskan. Ia menekankan bahwa kepengurusan Karang Taruna di tingkat kota seharusnya lebih terbuka, terutama dalam hal transparansi keuangan.
Agus menilai bahwa akar dari permasalahan ini adalah minimnya koordinasi antara kepengurusan Karang Taruna Kota Banjar dengan pengurus di tingkat kecamatan dan desa. Akibatnya, muncul ketidakpuasan yang berujung pada mosi tidak percaya.
“Kalau sejak awal ada komunikasi yang baik, saya yakin masalah seperti ini tidak akan terjadi,” tegasnya.
Salah satu contoh nyata kurangnya koordinasi adalah dalam hal bantuan dana dari Karang Taruna Provinsi Jawa Barat. Agus menyebutkan bahwa ketika ada hibah atau bantuan, seharusnya ada komunikasi dengan kepengurusan inti maupun ketua-ketua kecamatan agar penggunaan dana bisa transparan dan dipahami bersama.
“Saat ada bantuan dari provinsi, minimal harus ada koordinasi dengan pengurus inti KSB atau ketua kecamatan. Kalau tidak ada komunikasi, wajar kalau kemudian muncul ketidakpercayaan,” katanya.
Sebagai MPKT, Agus meminta Ketua Karang Taruna Kota Banjar untuk segera menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berlarut-larut. Ia khawatir, jika dibiarkan, hal ini akan berdampak buruk terhadap kinerja organisasi di tingkat desa dan kelurahan.
“Saya menginstruksikan agar permasalahan di tubuh kepengurusan Karang Taruna Kota Banjar segera diselesaikan sebelum berdampak lebih luas,” ujarnya dengan tegas.
Ia juga menyampaikan pesan dari Ketua Karang Taruna Jawa Barat yang menghubunginya melalui telepon. Menurutnya, provinsi tidak ingin kisruh ini semakin melebar dan berpotensi mengganggu stabilitas organisasi.
BACA JUGA: Wayang Potehi Meriahkan Imlek, Simbol Harmoni Budaya di Ciamis
“Saya meneruskan pesan dari Ketua Karang Taruna Jawa Barat agar masalah ini segera dituntaskan. Jangan sampai perpecahan ini berlarut-larut,” pungkasnya.
Agus berharap, kisruh ini bisa menjadi pelajaran bagi kepengurusan Karang Taruna Kota Banjar agar lebih mengedepankan koordinasi dan transparansi dalam menjalankan organisasi. Sebab, tanpa komunikasi yang baik, organisasi sebesar Karang Taruna tidak akan bisa berjalan efektif dan malah menjadi sumber konflik di internal. (Johan/infopriangan.com)
