Nasib 4.743 Honorer Garut Pasca Seleksi PPPK 2024
infopriangan.com, BERITA GARUT. Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I tahun 2024 di Kabupaten Garut telah selesai. Sebanyak 6.343 peserta bersaing memperebutkan 1.600 formasi yang tersedia untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Dengan demikian, ada 4.743 tenaga honorer yang masih belum mendapatkan kepastian terkait masa depan mereka.
Situasi ini mendorong Serikat Guru Indonesia (SEGI) Kabupaten Garut untuk menggelar diskusi bertajuk “Masa Depan Honorer Pasca Pendaftaran PPPK”. Acara yang berlangsung di Kecamatan Banyuresmi pada Senin, (30/12/2024) tersebut dihadiri oleh para petinggi SEGI Garut, di antaranya Ketua SEGI Dr. Apar Rustam Efendi, M.Pd., Drs. Imam Tamamu, M.Pd., Gunawan, S.Pd., M.Pd., serta pengurus SEGI lainnya.
Selain itu, diskusi ini juga melibatkan praktisi pendidikan, pakar pendidikan, dan sejumlah tamu undangan.
Dalam diskusi tersebut, Dr. Apar Rustam Efendi menegaskan bahwa kepastian hukum dan kesejahteraan guru, baik honorer, PPPK, maupun PNS, harus menjadi prioritas.
“Kami ingin memastikan bahwa tenaga honorer yang belum lolos seleksi tahap I masih memiliki peluang di tahap berikutnya. Pemerintah harus hadir dengan solusi yang jelas dan terukur,” ujarnya.
Selain membahas kesejahteraan guru, diskusi ini juga menyoroti jalur resmi untuk menjadi seorang guru sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023.
Salah satu poin penting adalah bahwa satu-satunya jalur untuk menjadi guru adalah melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Drs. Imam Tamamu menjelaskan bahwa guru yang tidak memiliki sertifikat PPG akan sulit untuk bersaing di seleksi PPPK di masa depan.
“Pendidikan Profesi Guru bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia,” tambah Imam Tamamu.
Lebih lanjut, Gunawan, S.Pd., M.Pd., menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah untuk memastikan kesejahteraan tenaga honorer.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada penambahan kuota PPPK, tetapi juga memastikan guru honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi mendapatkan perlakuan yang adil.
“Kami akan terus mendorong pemerintah untuk memperjuangkan nasib para tenaga honorer, baik yang bertugas di sekolah negeri maupun swasta. Data honorer yang sudah tercatat di BKN harus menjadi prioritas dalam seleksi berikutnya,” tegas Gunawan.
Diskusi ini juga membuka ruang bagi para peserta untuk menyampaikan keluhan dan harapan mereka. Salah satu peserta, seorang guru honorer dari daerah pelosok, menyampaikan kekhawatirannya terkait keterbatasan informasi mengenai tahap kedua seleksi PPPK.
Ia berharap pemerintah dan SEGI dapat lebih aktif memberikan pendampingan dan bimbingan bagi guru honorer yang akan mengikuti seleksi selanjutnya.
Selain itu, beberapa peserta diskusi juga menekankan perlunya adanya transparansi dalam proses seleksi PPPK. Mereka berharap setiap tahapan seleksi dapat berjalan dengan adil dan bebas dari praktik kecurangan.
Pada akhir diskusi, Dr. Apar Rustam Efendi menegaskan kembali komitmen SEGI untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas.
BACA JUGA: Warga Banjaranyar Protes Dugaan Mark Up Dana Desa
“Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan bagi seluruh tenaga honorer di Kabupaten Garut. Semua pihak harus bekerja sama demi masa depan pendidikan yang lebih baik,” pungkasnya.
Diskusi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam merumuskan solusi konkret bagi tenaga honorer yang belum berhasil lolos seleksi PPPK tahap I. Dengan adanya komunikasi yang baik antara SEGI, pemerintah, dan tenaga honorer, diharapkan masalah ini dapat terselesaikan dengan adil dan transparan. (Liklik Sumpena/infopriangan.com)
