Ngeri, Oknum Pegawai BumDes Diduga Paksa KPM Beli Komoditi
infopriangan.com, BERITA CIAMIS. Sungguh ironis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Salakaria, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang seharusnya diterima utuh oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diduga dipaksakan untuk belanja di BumDes.
Selain dugaan KPM diwajibkan belanja di BumDes, KPM juga mengalami pemotongan sepuluh ribu rupiah dengan alasan untuk biaya admin.
Seperti yang di ungkapkan salah satu KPM inisial A, warga Desa Salakaria, Kecamatan Sukadana. A menuturkan, sewaktu menerima uang bantuan yang di salurkan Kantor Pos di desa, oknum pegawai BumDes tidak segan – segan mengambil uang bantuan yang telah di berikan petugas Kantor Pos untuk dibelikan komoditi yang sudah disediakan BumDes.
Bahkan kata A, ada KPM yang emosi karena uang yang baru di terima Rp. 600.000 mau di ambil oknum pegawai BumDes untuk di belikan komoditi dan langsung melemparkanya.
“Seg wae ari butuh keneh ku duit masyarakat alit mah (Silahkan kalau masih butuh uang rakyat kecil),” jelasnya.
Bukanya sadar dengan kesalahan yang dilakukannya oknum BumDea malah ngancam kepada KPM lain. “Sok saupami aya nu kitu moal pasihan deui , kan sarieunen (Seandainya ada yang begitu tidak akan diberi kembali, kan kami jadi takut),” ungkapnya dengan mimik kecewa.
Sementara Ketua Bumdes Desa Salakaria Iwan, saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp, Minggu, 17/12/2023 menyampaikan. terkait KKS BPNT,
Dia menuliskan, kemarin Ketua Kelompok nitip di Bumdes. Bumdes hanya sebatas menerima titipan. “Semua penyaluran sesuai sesuai dengan intruksi pendamping PKH dari Dinsos yang bernama (Irawawati),” terangnya.
Iwan juga mengatakan, pencairan BPNT khususnya di Salakaria ada yang di Bumdes, ada juga yang diluar Bumdes jadi tidak semuanya dicaikan di Bumdes.
“Pembelian komoditi oleh keluarga penerima manfaat BPNT, itu bukan dari Bumdes, itu Kelompok Ketahanan Pangan, unsur Karang Taruna dari tiap dusun,” tandasnya.
Adapun kepengurusan Bumdes di Desa Salakaria, Ketua: Iwan, Sekertaris: Tatat Kusmiati, Bendahara: Tanti Adinda Widyasari.
Iwan juga menepis uang KPM BPNT yang sepuluh ribu itu untuk admin. Itu untuk transportasi. “Untuk transportasi pembelian ikan/telur, itu kapasitas kelompok ketahanan pangan, bukan BumDes,” ungkapnya.
BACA JUGA: Penyaluran BPNT di Sukadana Jadi Polemik. Dinsos Jangan Tutup Mata!
Sementara Pendamping PKH wilayah Kecamatan Sukadana, Irawati menjelaskan, sebagai pendampig PKH, dirinya tidak pernah mengintruksikan kepada KPM BPNT/PKH untuk menyimpan KKS di Bumdes, bahkan KKS tersebut harus dipegang oleh KPM.
BACA JUGA: Tidak Benar Anggota BPD Cihaurkuning Menjual Barang Bantuan
“Saya tidak pernah mengintruksikan kepada KPM BPNT/ PKH untuk menyimpan KKS di Bumdes, bahkan KKS tersebut harus dipegang oleh KPM,” tegasnya. (Dadan/IP)
