Nusron Tegaskan Reformasi Meritokrasi di ATR BPN
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan kembali komitmennya untuk membangun sistem meritokrasi yang lebih terukur dan berbasis kinerja dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di kementeriannya. Ia menyampaikan bahwa pola pengelolaan SDM selama ini belum sepenuhnya didukung kebijakan yang jelas dan tidak memiliki tolok ukur yang kuat.
Dalam arahannya kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Nusron mengatakan bahwa perubahan sistem perlu dilakukan agar organisasi bergerak dinamis dan memberikan ruang karier yang pasti bagi para pegawai.
“Saya mengedepankan sistem meritokrasi dengan roda organisasi yang terus bergerak. Semua diukur dari objektivitas kinerja dan jalur yang jelas,” tegasnya saat memberikan pengarahan di Palangka Raya, Rabu (10/12/2025) malam.
Nusron menilai, meritokrasi bukan sekadar konsep tata kelola SDM, tetapi fondasi untuk menciptakan layanan pertanahan yang profesional dan memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Nusron juga mengatakan bahwa pelayanan publik tidak mungkin berjalan optimal jika internal organisasi tidak memberikan kepastian dan arah karier bagi pegawainya.
“Pelayanan publik akan baik kalau sistem di kantornya mampu menjamin masa depan pegawainya,” ujarnya.
Nusron menambahkan bahwa pegawai harus memiliki mimpi, target, dan kejelasan jenjang jabatan agar bekerja dengan motivasi yang benar.
Menurut Nusron, reformasi SDM di lingkungan ATR/BPN juga menjadi langkah strategis untuk membangun iklim kerja yang lebih sehat. Ia berharap penerapan sistem meritokrasi dapat menekan praktik-praktik yang tidak sesuai standar kerja profesional dan mendorong budaya organisasi yang lebih akuntabel. Dalam kesempatan itu, ia menyebut bahwa penguatan kompetensi harus menjadi agenda prioritas agar pegawai mampu menjawab tantangan kompleks di sektor pertanahan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian, yang memoderatori kegiatan tersebut menjelaskan bahwa pengarahan Menteri Nusron menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk memperbaiki pola kerja, memperkuat disiplin, dan memastikan layanan kepada masyarakat tidak tersendat. Ia menyebut arahan itu relevan karena beban kerja di Kalteng cukup besar.
Berdasarkan laporan Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalteng, Fitriyani Hasibuan, selama tahun 2025 tercatat sebanyak 76.562 berkas layanan pertanahan telah ditangani. Rata-rata terdapat sekitar 6.380 berkas per bulan yang dikerjakan oleh 15 satuan kerja di wilayah Kalteng. Dari sisi kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), total capaian mencapai Rp32,6 miliar sepanjang tahun.
Fitriyani menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran BPN Kalteng yang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan meski beban pekerjaan cukup tinggi.
“Dengan semangat profesionalisme dan penguatan sistem kerja yang semakin tertata, semoga semua target bisa tercapai dan selesai di akhir tahun 2025,” ujarnya.
BACA JUGA: Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah
Upaya memperbaiki tata kelola SDM melalui meritokrasi dinilai menjadi langkah penting bagi Kementerian ATR/BPN, terutama untuk menghadapi kebutuhan layanan pertanahan yang semakin kompleks, mulai dari sertifikasi, pemetaan, hingga penyelesaian sengketa. Dengan kepastian karier dan penguatan kompetensi, pegawai diharapkan memiliki kapasitas lebih besar untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berintegritas.
Kunjungan kerja dan pengarahan Menteri Nusron di Kalteng menjadi penegasan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya wacana, tetapi agenda yang akan diterapkan secara konkret di internal kementerian. Langkah ini sekaligus menjadi pesan bahwa pelayanan pertanahan harus bergerak mengikuti kebutuhan publik, bukan sebaliknya. (Dena A Kurnia)
