Nusron Wahid Dorong Transformasi Layanan Pertanahan
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk melakukan transformasi besar dalam layanan pertanahan. Upaya ini, menurutnya, sangat penting demi meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pemohon layanan.
“Kita akan berfokus pada bagaimana transformasi dan percepatan pelayanan. Karena, seperti yang kami sampaikan bahwa tugas pokok kita di Kementerian ATR/BPN ini adalah layanan di bidang pertanahan,” ujar Menteri Nusron saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Ia menjelaskan bahwa masyarakat harus merasakan langsung perubahan yang dilakukan pemerintah, khususnya dalam urusan pertanahan. Selama ini, birokrasi kerap dianggap berbelit dan memakan waktu lama. Karena itu, salah satu langkah utama yang diusulkan adalah memangkas birokrasi.
Menurut Nusron, penyederhanaan proses layanan bukan sekadar memangkas tahapan administrasi, melainkan juga merancang alur pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. “Harapannya, dengan simplifikasi birokrasi ini masyarakat dapat merasa puas, karena mereka mendapatkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan pasti,” jelasnya.
Meski begitu, Menteri Nusron mengingatkan bahwa percepatan layanan tidak boleh mengorbankan prinsip kehati-hatian. Ia menegaskan, “Proses simplifikasi ini tidak boleh mengurangi dimensi keakuratan, dimensi prudensialitas, kemudian dimensi compliant-nya, dimensi ketaatan dan kepatuhan.” Dengan kata lain, layanan pertanahan yang cepat tetap harus menjunjung tinggi aspek legalitas dan kepastian hukum.
Selain perbaikan birokrasi, Menteri ATR/BPN juga mengusulkan adanya perubahan struktur organisasi di level Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah). Menurutnya, struktur kelembagaan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Faktor luas wilayah, jumlah penduduk, dan beban layanan akan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan ulang struktur tersebut.
“Efektivitas sumber daya manusia menjadi kunci. Jadi, kita ingin struktur di Kanwil maupun Kantah lebih proporsional. Tidak semua wilayah memiliki kebutuhan dan beban kerja yang sama,” papar Nusron.
Rapat Pimpinan yang digelar kali ini diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Para Kepala Kanwil BPN serta Kepala Kantah se-Indonesia juga hadir secara daring. Forum ini menjadi ruang diskusi strategis untuk menyatukan pandangan dalam mengawal agenda reformasi layanan pertanahan.
Langkah transformasi yang diinisiasi Nusron Wahid sejalan dengan visi besar pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih modern. Reformasi birokrasi menjadi agenda prioritas, di mana digitalisasi layanan dan restrukturisasi kelembagaan merupakan instrumen penting yang sedang dikerjakan.
BACA JUGA: Proyek Kelas Baru SMAN 2 Banjarsari Disorot, K3 Diabaikan
Masyarakat, menurut Nusron, bukan hanya membutuhkan layanan cepat, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki. Sertipikat tanah, misalnya, merupakan dokumen penting yang harus diproses secara cermat agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Dengan adanya rencana transformasi ini, diharapkan ATR/BPN mampu mempercepat penyelesaian berbagai urusan pertanahan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nusron menutup arahannya dengan optimisme, bahwa langkah pembenahan layanan pertanahan ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat luas. (Redaksi)
