Panwaslu Banjaranyar Ajak Warga Awasi Pilkada 2024
infopriangan.com, BERITA CIAMIS. Ketua Panwaslu Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Tohaji, kembali menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya Pilkada 2024.
Dalam acara sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang digelar di Rumah Makan Bukit Baruno, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, pada 15 Oktober 2024, ia secara tegas mengajak masyarakat untuk tidak ragu dalam melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi selama masa pemilihan.
Acara tersebut dihadiri oleh para kepala desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari seluruh wilayah Kecamatan Banjaranyar.
Dalam sambutannya, Tohaji mengatakan bahwa Panwaslu siap menerima dan memproses setiap laporan yang diajukan oleh masyarakat.
“Ketika ada laporan dari masyarakat, kami pasti akan menindaklanjuti,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa laporan tersebut harus dilengkapi dengan dua alat bukti yang sah serta saksi untuk dapat diproses hingga ke tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Tohaji berharap masyarakat tidak takut untuk melapor apabila mereka menemukan adanya indikasi pelanggaran selama Pilkada berlangsung.
Selain laporan dari masyarakat, Tohaji menjelaskan bahwa Panwaslu juga memiliki wewenang untuk menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran yang langsung diterima oleh petugas di lapangan.
“Jika kami menerima temuan pelanggaran, langkah pertama yang akan dilakukan adalah memanggil pihak terlapor untuk memberikan klarifikasi terkait temuan tersebut,” jelasnya.
Ia memastikan bahwa setiap laporan atau temuan yang valid akan diproses dengan cermat sesuai prosedur.
Meski demikian, Tohaji menyebutkan bahwa hingga saat ini, Panwaslu Kecamatan Banjaranyar belum menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Pilkada.
“Sampai saat ini memang kami belum mendapatkan adanya laporan atau pun temuan mengenai dugaan pelanggaran Pilkada,” tuturnya.
Ia berharap situasi ini dapat terus dipertahankan hingga akhir proses pemilihan, dan Kecamatan Banjaranyar tetap bebas dari pelanggaran.
Tohaji juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, dan ketua BPD agar tetap bersikap netral selama Pilkada.
“Kami sudah beberapa kali melakukan sosialisasi berupa imbauan, baik kepada ASN, kepala desa, maupun BPD, agar tidak terlibat dalam kampanye mendukung salah satu pasangan calon,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa meskipun mereka memiliki hak pilih, sebagai pejabat publik, mereka harus menjaga netralitas.
Tohaji juga mengingatkan agar mereka tidak mengunggah foto bersama calon kepala daerah di media sosial, melakukan orasi, atau terjun langsung dalam kampanye.
“Salah satunya jangan sampai mereka meng-upload foto dengan calon kepala daerah, melakukan orasi, atau terjun langsung mengkampanyekan salah satu calon kepala daerah,” tambahnya.
Dalam sesi tanya jawab yang berlangsung setelah acara sosialisasi, beberapa kepala desa dan ketua BPD sempat menanyakan tentang batasan-batasan yang harus mereka patuhi selama Pilkada berlangsung.
Tohaji menanggapi setiap pertanyaan dengan jelas dan detail, serta memberikan panduan agar semua pihak dapat menjaga integritas proses pemilihan.
Di sisi lain, Tohaji juga mengakui bahwa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Panwaslu adalah keterbatasan personel. Oleh karena itu, ia berharap agar masyarakat bisa berperan aktif dalam pengawasan Pilkada.
“Personel dari Panwaslu itu terbatas, maka dari itu saya harap masyarakat juga bisa berperan aktif ikut mengawasi,” ungkapnya.
Ia memastikan bahwa Panwaslu akan siap menerima dan memproses setiap laporan yang datang dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Pilkada.
Selain itu, Tohaji juga mengajak semua elemen masyarakat, termasuk para tokoh masyarakat dan pemuda, untuk turut berpartisipasi dalam menjaga agar Pilkada 2024 ini berlangsung secara aman dan jujur.
“Kami berharap semua elemen masyarakat bisa ikut berperan dalam mengawasi tahapan Pilkada, agar Pilkada tahun ini sukses tanpa ekses,” pungkasnya.
Menurutnya, keberhasilan Pilkada bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga seluruh warga yang peduli akan masa depan demokrasi di daerah mereka.
BACA JUGA: BPBD Banjar Latih Warga Antisipasi Bencana Alam 2024
Dalam penutupan acara, para peserta yang hadir menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Panwaslu Kecamatan Banjaranyar dalam menjaga netralitas dan transparansi proses Pilkada. Mereka juga berkomitmen untuk membantu mengawasi dan melaporkan jika ada dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan.
“Kami siap mendukung penuh Panwaslu dan berperan aktif dalam pengawasan Pilkada,” ujar salah seorang kepala desa yang hadir.
Dengan sosialisasi ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada akan meningkat, sehingga proses pemilihan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan bebas dari kecurangan. (Revan, Rizky/infopriangan.com)
