PAW Ketua MUI Pangandaran, Harun Al Aziz Resmi Jabat Ketua
infopriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat, Prof. KH Rahmat Syafei, menegaskan bahwa MUI Kabupaten Pangandaran harus menjalankan perannya sebagai pelayan umat sekaligus mitra pemerintah. Namun, ia menekankan bahwa kemitraan itu tidak berarti mengikuti semua kebijakan tanpa kritik.
“MUI harus berkolaborasi dengan pemerintah, tetapi bukan berarti selalu sejalan. Jika kebijakan sesuai syariat, maka wajib didukung. Jika menyimpang, MUI harus berani mengingatkan, bahkan menolak,” tegasnya saat pengukuhan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua dan Pengurus MUI Pangandaran di Gedung Islam Center, Senin (10/02/2025).
Acara ini digelar bersamaan dengan Rapat Kerja Daerah (RKD) MUI Pangandaran 2025. Rahmat menegaskan bahwa MUI tidak boleh hanya menjadi lembaga seremonial yang mengeluarkan fatwa tanpa dampak nyata.
“MUI harus lebih aktif dalam membimbing umat dan memastikan kebijakan pemerintah tetap dalam koridor syariat,” tambahnya.
Rahmat melihat masyarakat Pangandaran semakin religius. Banyaknya majelis taklim, pengajian, dan fasilitas berbasis syariah menunjukkan perkembangan positif.
“Saya bangga Pangandaran kini memiliki hotel syariah dan fasilitas yang mendukung kehidupan Islami,” ujarnya.
Namun, religiusitas masyarakat harus dibarengi dengan kesadaran kritis. MUI tidak boleh hanya fokus pada seremonial, tetapi harus memastikan nilai-nilai Islam benar-benar diterapkan, baik dalam kebijakan maupun kehidupan sosial.
Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, berharap MUI semakin memperkuat pelayanan kepada umat dan menjadi mitra strategis bagi Pemkab.
“Hubungan pemerintah dan ulama sangat penting. Saya pribadi sering meminta pandangan MUI dalam berbagai perbedaan pendapat di masyarakat,” katanya.
Namun, Jeje juga mengingatkan bahwa MUI tidak boleh hanya menjadi simbol keagamaan tanpa peran nyata. Ia berharap MUI bisa lebih aktif dalam merespons isu-isu yang berkembang di masyarakat.
“Kemitraan ini harus berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Jika MUI hanya diam atau hanya mengeluarkan fatwa tanpa implementasi, perannya akan dipertanyakan,” tegasnya.
BACA JUGA: PKG di Puskesmas Padaherang Beri Layanan Gratis
PAW dilakukan setelah Ketua MUI sebelumnya, KH Otong Aminudin, wafat pada tahun 2024. Kini, KH Harun Al Aziz resmi menjabat sebagai Ketua MUI Pangandaran.
Harun dihadapkan pada tantangan besar: memastikan MUI tetap independen, kritis terhadap kebijakan pemerintah yang menyimpang, sekaligus membimbing umat dalam menjalankan ajaran Islam dengan benar.
MUI tidak boleh hanya menjadi penonton atau sekadar memberi stempel halal-haram tanpa solusi konkret. Pengukuhan ini harus menjadi awal dari MUI yang lebih aktif, lebih tegas, dan lebih berani dalam memperjuangkan kepentingan umat. (KMP/infopriangan.com)
