Pejabat Pertanahan Ujung Tombak Layanan Publik
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Pelantikan pejabat pengawas dan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjadi pengingat bahwa kualitas layanan pertanahan sangat ditentukan oleh orang-orang yang bekerja langsung di lapangan. Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Prona, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menegaskan bahwa pejabat yang dilantik bukan sekadar mengisi posisi struktural atau administratif, tetapi menjadi garda terdepan yang menentukan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab mereka bukan hanya bekerja sesuai prosedur, tetapi juga memastikan setiap layanan benar-benar memberi kepastian hukum kepada masyarakat.
“Bapak/Ibu merupakan ujung tombak dalam pelayanan teknis pertanahan,” ucap Ossy.
Ossy Dermawan juga menjelaskan bahwa layanan seperti pengukuran, pemetaan, peralihan hak tanah, hingga penetapan hak merupakan proses yang sangat menentukan kejelasan status tanah. Karena itu, setiap keputusan teknis yang diambil oleh pejabat fungsional harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ossy juga menekankan bahwa kesalahan kecil dalam proses administrasi maupun teknis bisa berdampak besar pada masyarakat.
“Pejabat Fungsional dan Pengawas memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan layanan tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Ossy juga mengingatkan bahwa kebijakan yang baik harus mampu dijalankan secara efektif di lapangan, karena masyarakat menilai pelayanan dari hasil nyata, bukan dari dokumen atau sistem semata.
Ossymenilai bahwa keberhasilan pelayanan pertanahan sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur untuk menerjemahkan aturan menjadi pelayanan yang cepat, jelas, dan transparan.
“Kebijakan yang dibuat harus bisa diimplementasikan dengan baik di lapangan,” kata Ossy.
Lanjut Ossy, hal ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi pelayanan pertanahan yang tengah didorong oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
“Pemerintah terus mendorong digitalisasi layanan agar proses pertanahan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya.
Namun, Ossy juga menilai bahwa teknologi tidak akan memberi manfaat maksimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas. Menurutnya, transformasi digital tidak boleh berhenti pada pengembangan aplikasi atau sistem baru, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
BACA JUGA: ATR BPN Siap Sediakan Lahan untuk Energi Nasional Hijau
“Transformasi layanan dan digitalisasi harus benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Pada pelantikan tersebut, sebanyak 180 pejabat resmi diambil sumpah jabatannya, terdiri dari empat pejabat pengawas dan 176 pejabat fungsional dari berbagai bidang keahlian.
Kehadiran berbagai jabatan seperti penata kadastral, penata ruang, auditor, pranata komputer, hingga analis sumber daya manusia menunjukkan bahwa pelayanan pertanahan membutuhkan kolaborasi lintas kompetensi. (Imas Kuraetin)
