Pemekaran Cirebon Timur Diharap Percepat Pembangunan
infopriangan.com, BERITA CIREBON. Rencana pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Cirebon Timur kembali mendapat perhatian serius. Bupati Cirebon, Imron, menegaskan bahwa pemekaran wilayah bukan hanya sekadar kebutuhan administratif, melainkan harus diarahkan pada tujuan besar yakni pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan bersama Komisi I DPRD Jawa Barat di Pendopo Bupati Cirebon, Selasa (26/8/2025), Imron mengungkapkan bahwa beban Kabupaten Cirebon saat ini cukup berat. Dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 2,4 juta jiwa yang tersebar di 40 kecamatan, 412 desa, dan 12 kelurahan, layanan pemerintahan dan pembangunan dirasakan masih kurang merata.
“Dengan jumlah penduduk sebesar itu, sementara dukungan anggaran dari pusat terbatas, maka pemekaran bisa menjadi solusi. Harapan kami, pemekaran benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Imron di hadapan rombongan legislatif.
Imron menambahkan bahwa pemekaran Cirebon Timur tidak boleh dipandang sebagai langkah administratif belaka. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu menyiapkan banyak aspek, mulai dari sumber daya manusia, kesiapan keuangan, hingga keberlanjutan pembangunan di masa depan.
“Kalau hanya fokus pada pembentukan daerah secara administrasi, hasilnya tidak akan maksimal. Yang terpenting adalah bagaimana pemekaran itu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Komisi I DPRD Jawa Barat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Ono Surono, menyoroti masih adanya kekurangan dalam indikator kelayakan Cirebon Timur sebagai CDPOB. Ia menyampaikan bahwa skor kelayakan saat ini baru berada di angka 351 poin. Padahal, standar minimal yang ditetapkan pemerintah pusat berada di kisaran 400 hingga 500 poin.
“Masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan. Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi aspek penting yang harus diperkuat dengan dukungan APBD Kabupaten Cirebon,” ungkap Ono.
Ono menegaskan bahwa dukungan masyarakat juga menjadi faktor krusial. Menurutnya, apabila warga sudah satu suara dan penentuan calon ibu kota jelas, seharusnya tidak ada alasan untuk memperlambat proses pemekaran.
“Yang penting sekarang adalah memperbaiki indikator yang masih kurang. Kalau itu selesai, pemekaran bisa segera terwujud,” kata Ono menekankan.
Pengamat otonomi daerah menilai, isu pemekaran Cirebon Timur bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, wilayah timur dianggap tertinggal dalam hal infrastruktur dan pelayanan publik dibandingkan wilayah lainnya di Kabupaten Cirebon. Melalui pemekaran, pembangunan diharapkan lebih fokus dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
Namun, sejumlah pihak juga mengingatkan agar pemekaran tidak menjadi proyek politik semata. Keberhasilan sebuah daerah baru, menurut mereka, akan sangat bergantung pada perencanaan matang, manajemen pemerintahan yang baik, serta partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.
BACA JUGA: Proyek Kelas Baru SMAN 2 Banjarsari Disorot, K3 Diabaikan
Kunjungan Komisi I DPRD Jawa Barat ke Kabupaten Cirebon dipandang sebagai langkah penting dalam proses kajian objektif. Hasil kajian inilah yang nantinya akan menjadi salah satu dasar pertimbangan pemerintah pusat dalam memutuskan apakah Cirebon Timur layak ditetapkan sebagai daerah persiapan otonomi baru.
Dengan berbagai catatan tersebut, perjalanan Cirebon Timur menuju CDPOB masih panjang. Meski demikian, harapan besar tetap disematkan agar pemekaran dapat menjawab kesenjangan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Kabupaten Cirebon. (Fi Anggara, infopriangan.com)
