Pemkab Ciamis Libatkan Semua Pihak Atasi Masalah ATS
infopriangan.com, BERITA CIAMIS. Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Pendidikan terus berupaya menyelesaikan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), pemerintah desa, hingga masyarakat umum.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Erwan, mengungkapkan bahwa berdasarkan data awal, terdapat sekitar 13 ribu anak di Ciamis yang terdeteksi tidak bersekolah.
“Angka 13 ribu ini bisa dibilang banyak, bisa juga sedikit. Tapi yang pasti, kami sudah pecah datanya per kecamatan dan per desa, lengkap dengan nama dan alamat,” ujar Erwan. Kamis, (19/06/2025).
Langkah awal yang dilakukan, lanjutnya, adalah proses verifikasi melalui dukungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) serta operator desa untuk memastikan keakuratan data.
“Verifikasi ini bertujuan memastikan apakah anak-anak yang terdata benar-benar ada di lapangan,” jelasnya.
Setelah proses verifikasi, data yang telah diverifikasi tersebut diserahkan kepada PKBM untuk ditindaklanjuti. Erwan berharap masyarakat turut serta dalam pelibatan ini dengan melapor ke PKBM terdekat jika mengetahui ada anak tidak bersekolah di lingkungannya.
“PKBM bukan hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga pelatihan keterampilan hidup (life skill) yang berguna untuk masa depan,” tambahnya.
Erwan menjelaskan bahwa anak tidak sekolah di Ciamis terdiri dari tiga kategori: yang putus sekolah (drop out), yang belum pernah sekolah sama sekali, serta yang sudah lulus namun tidak melanjutkan pendidikan.
Beragam faktor menjadi penyebab anak tidak sekolah, di antaranya kondisi ekonomi, pernikahan dini, kurangnya minat belajar, hingga keterbelakangan mental. Untuk membantu anak dari keluarga kurang mampu, Pemkab telah menyediakan program beasiswa. Sementara untuk kasus pernikahan dini, pihaknya bekerja sama dengan instansi terkait seperti BKKBN.
Tingginya antusiasme masyarakat untuk kembali bersekolah juga menjadi dorongan positif. Tahun lalu, sebanyak 9.000 orang mengikuti program pendidikan ini, dan tahun ini meningkat menjadi 11.000 peserta, termasuk warga berusia 25 tahun ke atas.
“Program 25 plus ini dibiayai melalui APBD Ciamis. Di daerah lain belum tentu ada yang seperti ini,” ujar Erwan.
Saat ini terdapat sekitar 37 PKBM yang tersebar di berbagai kecamatan di Ciamis. Meski beberapa menumpuk di satu wilayah, PKBM terdekat telah disiapkan untuk menangani data anak tidak sekolah dari desa masing-masing.
Terkait rata-rata lama sekolah (RLS) di Ciamis yang berada di angka 8,1 tahun, Erwan menyebut angka ini bisa terpengaruh oleh mobilitas penduduk.
“Misalnya lulusan PKBM yang melanjutkan sekolah ke luar kota, bisa tidak tercatat. Sebaliknya, jika ada pendatang berpendidikan rendah, RLS kita bisa ikut menurun,” jelasnya.
Menanggapi isu infrastruktur pendidikan, ia juga merespons terkait kondisi SD Janggala 1 yang viral karena disebut belum pernah direnovasi sejak 1950-an.
“Kita akan cek datanya. Secara fisik keramiknya sudah putih, mungkin hasil swadaya masyarakat. Tapi tetap akan kami perhatikan,” katanya.
BACA JUGA: Turnamen Bola Voli Kapolres Cup Kembali Digelar
Erwan mengimbau agar satuan pendidikan tidak menunggu kerusakan berat sebelum melakukan perbaikan ringan.
“Kalau ada kerusakan kecil, segera perbaiki. Jangan tunggu sampai parah dan mengganggu kegiatan belajar,” tegasnya.
Erwan turut mengapresiasi masyarakat Desa Handapherang yang aktif memperbaiki fasilitas pendidikan secara swadaya, termasuk para alumni PKBM.
“Kalau semua warga seperti masyarakat Handapherang, kerja pemerintah akan jauh lebih ringan. Tapi tentu kami tidak akan lepas tangan. Kami tetap bertanggung jawab. Doakan saja pemerintah Ciamis diberikan banyak rezeki untuk membangun pendidikan kita,” pungkasnya. (Yana, infopriangan.com)
