Pemkab Cirebon Tekankan Sinergi Pembinaan ABH

infopriangan.com, BERITA CIREBON. Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam membina anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Bupati Cirebon Imron menilai, pendekatan keagamaan dan keterampilan dapat menjadi solusi untuk menyelamatkan generasi muda dari pergaulan negatif.

Hal itu disampaikan Imron usai menghadiri pembukaan Pembinaan Pesantren Kilat dan Ekonomi Kreatif bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang digelar Polresta Cirebon di halaman Mapolresta Cirebon, Senin (10/3/2025). Program ini diinisiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang tersangkut masalah hukum agar bisa kembali ke jalur yang benar.

Imron mengapresiasi langkah Polresta Cirebon yang tidak hanya memberikan pembinaan keagamaan, tetapi juga keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup. Ia menyebut, banyak anak yang terjerumus dalam pergaulan negatif akibat kurangnya pengawasan dari keluarga dan lingkungan sekitar.

“Kami sangat berterima kasih kepada Polresta Cirebon karena memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperbaiki diri,” ujar Imron. Ia menambahkan, banyak dari mereka yang masih berstatus pelajar dan bahkan ada yang berasal dari pesantren, tetapi ikut terlibat dalam tindakan melawan hukum tanpa memahami konsekuensinya.

Menurutnya, kasus anak yang berhadapan dengan hukum sering kali berakar dari berbagai faktor, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, lingkungan yang tidak kondusif, hingga kurangnya perhatian orang tua. Beberapa anak yang mengikuti pembinaan ini bahkan berasal dari keluarga broken home atau memiliki orang tua yang bekerja di luar negeri, sehingga kurang mendapatkan bimbingan yang memadai.

Imron menekankan, pembinaan terhadap anak-anak ini tidak bisa hanya menjadi tugas kepolisian. Peran sekolah, desa, serta berbagai elemen masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah kasus serupa terulang.

“Kami akan bekerja sama dengan TNI dan Polri agar setiap sekolah memiliki pembina dari aparat untuk mendampingi anak-anak. Selain itu, kami juga akan memperkuat pengawasan di tingkat desa melalui kepala desa, Karang Taruna, dan tokoh agama,” katanya.

Pihaknya berkomitmen membangun sistem pembinaan yang lebih sistematis, sehingga anak-anak yang pernah tersangkut masalah hukum tidak kembali ke lingkungan yang sama tanpa ada perubahan dalam hidup mereka.

Sementara itu, Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menjelaskan bahwa pembinaan pesantren kilat ini akan berlangsung selama lima hari. Selama program, anak-anak akan diberikan materi tentang keagamaan, kesadaran hukum, serta pelatihan ekonomi kreatif yang dapat menjadi bekal mereka di masa depan.

“Tujuan kami adalah menyelamatkan anak-anak ini agar mereka tidak kembali ke jalan yang salah,” ujar Sumarni.

Selain itu, pihaknya juga memberikan sanksi sosial berupa kegiatan kebersihan di lingkungan pemerintahan dan asrama polisi. Hal ini dilakukan agar mereka dapat belajar disiplin serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.

Para peserta juga mendapatkan sesi tasawuf dan psikoterapi untuk memahami dampak dari tindakan mereka terhadap keluarga dan masyarakat. Menurut Sumarni, pendekatan ini penting agar anak-anak tidak hanya dihukum secara fisik, tetapi juga mendapatkan bimbingan moral dan mental agar benar-benar berubah.

Ia mengakui, banyak dari anak-anak ini yang melakukan pelanggaran bukan karena niat jahat, melainkan karena faktor lingkungan dan kurangnya pemahaman hukum. Oleh karena itu, pihaknya berupaya agar mereka bisa kembali ke masyarakat dengan karakter yang lebih baik.

Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya mendapatkan hukuman, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki diri. Imron menegaskan, pembinaan semacam ini harus terus berlanjut dan mendapat dukungan dari semua pihak.

BACA JUGA: Oknum UPZ Diduga Potong Bantuan Baznas Rp100 Ribu

“Kita harus memberikan mereka sentuhan dan dukungan agar mereka bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik,” pungkasnya.

Program ini menjadi langkah awal dalam membangun sistem pembinaan yang lebih manusiawi dan efektif bagi anak-anak yang terjerumus dalam masalah hukum. Namun, tanpa sinergi dari semua pihak, upaya ini tidak akan berjalan optimal. Pemerintah, aparat keamanan, sekolah, keluarga, dan masyarakat harus bergerak bersama agar generasi muda tidak semakin banyak yang terseret dalam pergaulan negatif. (Fi Anggara/infopriangan.com)