Pemkab Gelar Verifikasi dan Validasi Data
infopriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Verifikasi dan Validasi data harus dilakukan dengan baik untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai kriteria, sehingga bantuan pemerintah bisa tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan kepada Wakil Bupati Pangandaran H. Adang Hadari saat menghadiri kegiatan Bimtek Verifikator dan Pengawas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kegiatan itu dilaksanakan di Aula Hotel Grand Mutiara Pangandaran, Selasa (18/2/2020)
Adang Hadari mengatakan, tujuan dari pelaksanaan Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan sosial dan meminimalisir kesalahan dalam menetapkan penerima manfaat.
“Fakir miskin menjadi salah satu bagian dalam terpadu kesejahteraan sosial yang berhak menerima bantuan sosial,” katanya.
“Penanganan fakir miskin menjadi salah satu agenda utama pemerintah,” terang Adang.
Menurutnya, penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjuan yang dilakukan pemerintah daerah.
Adang menjelaskan, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Ini menjadi dasar dalam melaksanakan kesejahteraan sosial sehingga DTKS perlu dikelola dengan baik, akuntabel dan berkelanjutan,” ucapnya.
“Pengelolaan DTKS meliputi pendataan, Verifikasi dan Validasi, Penetapan dan penggunaan,” terangnya.
Adang menambahkan, DTKS yang telah ditetapkan Menteri Sosial menjadi dasar bagi pemerintah dan Pemda untuk memberi bantuan atau pemberdayaan kepada masyarakat.
“Verifikasi dan Validasi data harus dilakukan dengan baik untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai kriteria. Sehingga bantuan pemerintah bisa tepat sasaran dan waktu,” tegas Adang.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Pangandaran Wawan Kustaman mengatakan,” Program verifikasi dan validasi DTKS merupakan salah satu tahapan pendataan kemiskinan”.
Saat ini, petugas DTKS yang direkrut sebanyak 182 orang dibekali sejumlah materi melalui pelatihan selama 2 hari oleh narasumber yang profesional. Dimulai hari ini (Selasa-red) hingga besok.
Harapan pemerintah daerah, kata Wawan, kerja petugas DTKS di lapangan menghasilkan data yang maksimal agar penyaluran bantuan untuk masyarakat miskin tepat sasaran.
Terlebih, hasil kerja petugas DTKS akan menjadi referensi seluruh OPD di kabupaten, Pemprov Jabar hingga pemerintah pusat.
Di sisi lain, kata Wawan, program verifikasi dan validasi DTKS ini juga harus sinergis dengan institusi atau OPD lain, yakni BPS dan Disdukcapil.
Wawan menyebutkan, petugas DTKS akan memverifikasi sebanyak 43.181 kepala keluarga (KK) dengan masing-masing petugas memverifikasi 250 warga miskin.
Wawan juga memprediksi, petugas program verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Pangandaran, bakal terkendala akses jaringan internet.
Pasalnya, kata Wawan, hingga saat ini masih ada wilayah blank spot atau sinyal lemah dibeberapa wilayah.
“Tentunya dengan akses jaringan internet yang lemah bakal menjadi kendala petugas di lapangan saat melakukan input data,” katanya.
Meskipun demikian, pihaknya mengimbau kepada petugas DTKS untuk melakukan input data secara ofline jika berada di wilayah blank spot, karena saat online kembali setelah masuk di daerah sinyal kuat, maka data tersebut secara otomatis akan terekap. (Iwan Mulyadi/IP)
