Penyaluran BPNT di Sukadana Jadi Polemik. Dinsos Jangan Tutup Mata!

infopriangan.com, BERITA CIAMIS.  Sejak tahun 2023, Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) dicairkan secara tunai. Setiap KPM, secara langsung menerima bantuan dalam bentuk uang melalui bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah, baik Himbara, Mandiri dll.

Salah satu KPM BONTANG inisial G saat dikonfirmasi infopriangan dirumahnya, Sabtu 16/12/2023 menyampaikan, sejak awal tahun 2023,  KKS selalu diarahkan disimpan di Bumdes Desa Salakaria.

“Pencairan ditahun 2023 diterima setiap dua bulan sekali, setiap bulan saya menerima bantuan BPNT sebesar Rp. 200.000. Sehingga, saat pencairan menerima total Rp. 400.000,” ucapnya.

G juga mengatakan, setelah pencairan dari Bumdes, semua KPM harus membeli ikan atau telur sebanyak dua kilogram yang telah disediakan oleh Bumdes dengan harga 60.000 per dua kg ditambah potongan administrasi sepuluh ribu rupiah..

“Jadi, masing – masing penerima bantuan BPNT menerima uang sisa sebesar Rp: 330.000 per dua bulan,” paparnya.

Ditempat terpisah, ES sebagai TKSK Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat saat dikonfirmasi pesan whatshap turut menjelaskan. Sebenarnya dirinya tau bahwa yang terjadi hal itu salah, tapi kasihan KPM suka ada yang ngeluh.

‘Bahkan, saya sudah pernah WA ke Kasi Pelayanan ( Kaspel ) yang sekarang terpilih menjadi Kades PAW di Desa Selakaria tapi tidak ada respon,” tulisnya.

ES, juga pernah menjelaskan dirinya pernah dipanggil oleh salah seorang Kabid (Dinas Sosial) dalam masalah ini, tapi tidak berdaya di Desa Salakaria, dirinya merasa takut.

“Saya tidak berani. Saya juga sudah minta bantuan kepada pendamping PKH, karena menurutnya KKS tersebut ada juga yang disimpan di Ketua PKH. Namun sama, pendamping PKH juga tidak sanggup kalau di Salakaria. “dapun jumlah KKS se Desa Salakaria berjumlah 679,” paparnya.

Sementara Kades PAW Salakaria (Agus Kaslay) saat dikonfirmasi melalui telepon celuler mengatakan. Bahwa dirinya baru dilantik Desember 2023, bahkan baru beberapa hari.

Dalam konfirmasi itu, alih – Alih Kades Salakaria membantah kabar tersebut. Adapun terkait masalah ATM atau KKS milik penerima BPNT, itu dititipkan karena takut hilang.

“Setahu saya KKS sudah di KPM, adapun kalau yang belum di KPM, nanti saya konfirmasi dulu sama pengurus Bumdes. sekarang saya ada acara, nengok warga yang sakit,” ucapnya.

Sementara Kabid Pemberdayaan Sosial ( Dinsos) Rinto, saat dimintai konfirmasi melalui sambungan celuler turut menjelaskan. KKS BPNT tidak boleh ber’ada atau dipegang oleh disiapapun, harus dipegang oleh KPM masing – masing, apapun alasan nya.

“Barusan saya dapat kabar dari TKSK, bahwa KKS sudah diberikan kepada KPM,” ujarnya.

Sementara, kepengurusan Bumdes saat dikonfirmasi melalui pesan whatshap dan sambungan celuler tak sepatah katapun memberikan jawaban.

Menyikapi hal tersebut,  Tatang SH, salah satu aktivis Jawa Barat yang  peduli terhadap penerima bantuan BPNT angkat bicara.

Menurutnya, berdasarkan keterangan dari KPM BPNT dan TKSK Kecamatan Sukadana. bahwa kejadian ini sudah berjalan hampir satu tahun dan telah diketahui oleh Dinas Sosial Kabupaten Ciamis.

Sayangnya, sekalipun sudah mengetahui KKS yang disimpan di duga  oknum pegawai Bumdes, Dinas sosial seolah tutup mata dan enggan turun ke lokasi secara langsung.

Lanjut Tatang, masih untung, ada control dari  rekan – rekan media, sehingga KKS tersebut dibagikan oleh oknum, mungkin oknum tersebut takut jadi masalah. (Dadan/IP)