Petani Jagabaya Keluhkan Jalan Rusak dan Pupuk Mahal
infopriangan.com, BERITA CIAMIS. Petani di Desa Jagabaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mengeluhkan berbagai persoalan yang menghambat produktivitas pertanian mereka. Mulai dari infrastruktur jalan menuju sawah yang kurang memadai, kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, hingga harga hasil panen yang tidak stabil. Mereka berharap pemerintah memberikan perhatian lebih serius agar sektor pertanian tetap berkelanjutan.
Kepala Desa Jagabaya, Nana Juhana, mengatakan salah satu masalah utama yang dihadapi petani adalah akses jalan ke area persawahan. Hingga kini, jalan yang tersedia terlalu sempit, sehingga kendaraan roda empat sulit masuk. Akibatnya, pengangkutan hasil panen masih mengandalkan tenaga manusia, yang berujung pada biaya angkut yang mahal.
“Kalau jalannya lebar 1,2 meter saja dan cukup untuk motor, hasil panen bisa lebih mudah diangkut. Sekarang ini, kami masih harus memikul karung-karung padi keluar dari sawah, yang tentunya membutuhkan tenaga ekstra dan ongkos tambahan,” kata seorang petani setempat.
Menurutnya, kondisi ini tidak hanya terjadi di Jagabaya, tetapi juga di banyak desa lain. Ia berharap pemerintah memperhatikan kebutuhan petani dan membangun jalan yang layak agar distribusi hasil panen lebih efisien.
Selain infrastruktur, petani juga menghadapi kendala dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Sistem Kartu Tani yang diterapkan pemerintah justru menyulitkan mereka. Banyak petani di Jagabaya yang berstatus sebagai penggarap, bukan pemilik lahan. Karena tidak memiliki SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama sendiri, mereka kesulitan membeli pupuk subsidi.
“Kami ini hanya menggarap tanah orang. Nama di SPPT bukan nama kami, jadi kami tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi secara langsung. Akhirnya, kami harus membeli dari pemilik Kartu Tani dengan harga lebih mahal,” ujar petani lainnya. Kamis, (27/02/2025).
Saat ini, harga pupuk subsidi urea bagi pemilik Kartu Tani hanya Rp2.500 per kilogram. Namun, bagi petani yang tidak memiliki kartu, harga bisa melonjak hingga Rp3.500 hingga Rp4.000 per kilogram.
“Kalau harga pupuk tinggi, biaya produksi meningkat. Padahal, hasil panen belum tentu bisa dijual dengan harga bagus. Petani seperti kami semakin terjepit,” tambahnya.
Mereka meminta pemerintah untuk memperlonggar aturan pembelian pupuk subsidi agar petani penggarap juga bisa menikmati harga yang lebih terjangkau.
Selain akses pupuk, petani juga menghadapi ketidakpastian harga hasil panen. Menurut mereka, pemerintah seharusnya menetapkan harga dasar untuk komoditas seperti padi, jagung, singkong, dan jahe.
“Jangan sampai saat menanam biayanya mahal, tapi saat panen harga jatuh. Ini yang sering terjadi. Singkong, misalnya, dulu banyak ditanam karena ada pabrik pengolahan. Sekarang pabrik tutup, harga singkong anjlok,” keluh seorang petani.
Saat ini, hasil panen dari Desa Jagabaya tidak hanya dikonsumsi warga setempat, tetapi juga dikirim ke daerah lain seperti Cakung dan Bandung. Namun, tanpa kebijakan harga yang berpihak pada petani, keuntungan tetap tidak maksimal.
Petani Jagabaya berharap ada kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka. Beberapa hal yang mereka harapkan dari pemerintah antara lain:
Perbaikan jalan ke sawah agar pengangkutan hasil panen lebih mudah dan murah.
Kemudahan akses pupuk subsidi, terutama bagi petani penggarap yang tidak memiliki SPPT.
BACA JUGA: Polres Cirebon Kota Musnahkan 5.573 Botol Miras
Penetapan harga dasar hasil pertanian agar harga panen tidak jatuh dan petani bisa mendapatkan keuntungan yang layak.
Pengendalian impor bahan pangan agar petani lokal tetap bisa bersaing.
Mereka berharap pemerintah tidak hanya fokus pada sektor industri, tetapi juga serius memperhatikan kesejahteraan petani. Tanpa dukungan yang jelas, pertanian bisa semakin terpinggirkan, dan petani semakin sulit bertahan. (Agus/ infopriangan.com)
