PMII Stitnu Al Farabi Meminta ASN Netral di Pilkada Tahun 2024
infopriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Sejumlah mahasiswa/mahasiswi yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STITNU Al Farabi Pangandaran datangi Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Pangandaran.
Kedatangan mereka meminta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pangandaran 2024.
Ketua PMII STITNU Najmul Umam mengatakan, tujuan dari audensi ini adalah untuk memastikan bahwa ASN di Kabupaten Pangandaran memahami dan mematuhi kode etik serta nilai-nilai netralitas dalam konteks pemilihan kepala daerah.
“PMII STITNU menggarisbawahi tiga poin utama dalam pertemuan tersebut. Pertama, mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan pemahaman ASN mengenai kode etik dan tata nilai netralitas melalui edukasi menyeluruh,” kata Najmul, Kamis 25 April 2024.
Kedua, mereka menyarankan agar Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Pangandaran dalam membentuk gugus tugas khusus yang bertugas mengawasi netralitas ASN.
“Kemudian menekankan pentingnya Pemda Pangandaran untuk melakukan deklarasi terbuka dengan seluruh ASN di wilayah tersebut, serta menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh jajaran ASN sebelum memasuki tahapan pendaftaran calon sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024,” tambah Najmul.
Langkah-langkah yang diusulkan oleh PMII STITNU ini bertujuan untuk menciptakan Pilkada yang damai dan berintegritas. Mereka percaya bahwa netralitas ASN adalah kunci utama dalam menjaga proses demokrasi yang bersih dan transparan.
“Dengan mendorong pemahaman dan komitmen ASN terhadap netralitas, diharapkan akan tercipta lingkungan politik yang sehat dan adil di Kabupaten Pangandaran,” katanya.
BACA JUGA: Kang Danial Kembalikan Formulir ke Partai Demokrat
Pihaknya meyakini bahwa upaya untuk meningkatkan netralitas ASN akan berdampak positif bagi kemajuan demokrasi di Pangandaran.
“Dengan adanya kolaborasi antara pemuda, mahasiswa, dan pemerintah daerah, diharapkan tercipta sinergi yang kuat dalam menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan proses demokrasi, termasuk Pilkada 2024 di Kabupaten Pangandaran,” pungkasnya. (QMP/IP)
