Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Bahas Aset
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta. Senin, (05/05/ 2025).
Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo memberikan penekanan khusus pada pentingnya pengelolaan dan verifikasi aset negara, termasuk tanah yang dikuasai melalui Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Presiden Prabowo menyampaikan secara langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, agar segera menelusuri seluruh aset negara, terutama yang status hak gunanya telah habis masa berlaku.
“Pak Nusron, nanti cek dan teliti ya. Cek semua konsesi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara,” tegas Presiden Prabowo dalam rapat tersebut.
Instruksi tersebut disampaikan dalam konteks upaya pemerintah untuk memperkuat penguasaan negara terhadap aset yang belum termanfaatkan secara optimal, atau yang telah kembali ke status tanah negara karena tidak diperpanjang izinnya.
Menanggapi arahan Presiden, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa pihaknya telah mulai mengidentifikasi tanah-tanah yang masuk dalam kategori tanah telantar. Ia menjelaskan bahwa tanah-tanah tersebut umumnya merupakan tanah konsesi yang masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang oleh pemegang hak.
“Ini kita lihat, perintahnya adalah sudah berapa yang pernah dikasih, tapi jatuh tempo dan tidak diperpanjang. Ini yang kemudian diserahkan. Biasanya ini masuk dalam kategori tanah telantar yang diserahkan kepada Bank Tanah,” ujar Nusron kepada wartawan usai rapat berlangsung.
Bank Tanah adalah lembaga yang dibentuk untuk mengelola tanah negara, termasuk tanah telantar dan tanah hasil redistribusi, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan nasional. Saat ini, menurut Nusron, aset Bank Tanah telah mencapai sekitar 40 ribu hektare dan sedang dalam tahap pembahasan lebih lanjut untuk pemanfaatannya.
Menteri Nusron menyampaikan bahwa pihaknya sedang mendiskusikan kemungkinan pemanfaatan aset Bank Tanah melalui konsolidasi ke dalam entitas Danantara, sebuah inisiatif pengelolaan aset strategis milik negara.
“Aset Bank Tanah nanti yang sedang kami diskusikan, apakah bisa atau tidak untuk dikonsolidasikan ke dalam Danantara,” jelasnya.
Nusron menambahkan bahwa tanah-tanah tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam berbagai sektor strategis, seperti pembangunan perumahan, industri, ketahanan pangan, hingga proyek energi terbarukan.
“Tanah tersebut berpotensi juga untuk digunakan dalam berbagai macam tujuan, seperti pembangunan pabrik, perumahan, pangan, hingga energi terbarukan,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.
Namun demikian, Nusron menegaskan bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam menentukan langkah. Kajian menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan pemanfaatan aset tanah negara dilakukan secara tepat, legal, dan berkelanjutan.
BACA JUGA: Karang Taruna Soroti Proyek Voli Desa Masawah
“Nanti akan kita kaji, dan kita rilis semua ada berapa yang sudah dihitung,” ujarnya, menandaskan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara.
Sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, para menteri dan wakil menteri lainnya, serta kepala lembaga di bawah Kabinet Merah Putih. Rapat ini menjadi salah satu momentum penting dalam langkah awal pemerintahan Presiden Prabowo untuk memperkuat kedaulatan negara atas aset tanah serta mendorong pemanfaatannya bagi kepentingan rakyat dan pembangunan nasional. (Redaksi/infopriangan.com)
