Presiden Prabowo Ganti Sejumlah Menteri di Kabinetnya

infopriangan.com. TELISIK OPINI. Pergantian sejumlah menteri yang dilakukan Presiden Prabowo pada Senin, 8 September 2025, menarik perhatian publik. Dalam pengumuman yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, disebutkan bahwa perubahan tersebut meliputi posisi Menteri Keuangan, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Menteri Koperasi. Presiden menyatakan keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan dan evaluasi.

Namun, di tengah masyarakat muncul pandangan bahwa reshuffle kabinet tersebut merupakan bentuk respons terhadap tekanan publik setelah aksi besar-besaran yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Aksi yang dikenal sebagai Gerakan 17+8 itu dinilai mencerminkan keresahan rakyat terhadap berbagai persoalan bangsa. Gerakan ini awalnya tumbuh dari media sosial dan berkembang menjadi gerakan organik masyarakat yang menyuarakan tuntutan perubahan di tengah krisis ekonomi dan sosial.

Berbagai persoalan seperti naiknya angka pengangguran akibat gelombang PHK, meningkatnya beban pajak, kebijakan efisiensi yang memangkas hak rakyat, hingga utang negara yang terus membengkak menjadi alasan utama munculnya gelombang protes tersebut. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan pemerintah selama ini lebih berpihak pada kepentingan elite dan investor ketimbang memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas.

Pemerintah telah menjanjikan reformasi di berbagai bidang, termasuk politik, hukum, dan ekonomi, sebagaimana tercantum dalam delapan tuntutan jangka panjang gerakan tersebut. Namun, sebagian kalangan menganggap janji semacam ini bukan hal baru. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa berbagai upaya reformasi sering kali gagal menyentuh akar persoalan karena masih berlandaskan sistem yang sama, yakni sistem demokrasi kapitalis.

Sistem ini dinilai mengedepankan kebebasan individu dan kepentingan ekonomi di atas kepentingan sosial dan moral. Dalam praktiknya, kekuasaan sering dimanfaatkan bukan untuk mengurus rakyat, melainkan sebagai alat untuk memperluas pengaruh politik dan ekonomi kelompok tertentu. Akibatnya, korupsi, ketimpangan sosial, dan lemahnya keadilan hukum terus berulang meski pemerintahan berganti.

Para pengamat politik menilai, akar persoalan utama bangsa bukan sekadar pada figur pemimpin, tetapi pada sistem yang digunakan untuk mengatur kehidupan bernegara. Sistem sekuler demokrasi kapitalis dianggap tidak mampu membawa keadilan dan kesejahteraan karena menyingkirkan peran agama dalam mengatur kehidupan.

BACA JUGA: Seleksi Kadus Pasirdatar Mekarjaya Dilaksanakan Terbuka

Sebagian kalangan umat Islam berpendapat bahwa solusi sejati terletak pada penerapan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga memberikan pedoman dalam aspek ekonomi, politik, dan sosial. Dalam pandangan ini, Islam dipandang sebagai sistem kehidupan yang komprehensif dan menuntun manusia menuju keadilan dan kesejahteraan yang hakiki.

Melalui dakwah yang bersifat pemikiran dan damai, umat diyakini dapat kembali memahami bahwa Islam bukan sekadar keyakinan spiritual, melainkan juga pedoman hidup yang menjawab seluruh persoalan. Dengan kesadaran ini, diharapkan umat dapat berjuang bersama membangun kehidupan yang berlandaskan iman dan keadilan, sebagaimana dicontohkan Rasulullah.

Sebab, perubahan sejati tidak cukup hanya dengan mengganti pemimpin, tetapi harus dimulai dari perubahan sistem yang mendasari seluruh aspek kehidupan. Wallahu a’lam bishshawab. (Meysa)