Progres KTA Digital PGRI Mandek, Kinerja Pengurus Lama Disorot
infopriangan.com, BERITA CIAMIS. Permasalahan administrasi kembali mencuat dalam Konferensi Cabang (Koncab) PGRI Kecamatan Lakbok. Dalam forum tersebut, para anggota menyoroti keterlambatan pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) Digital yang dinilai stagnan selama periode kepengurusan 2021–2025. Isu ini memancing reaksi keras dari sejumlah peserta yang menilai bahwa persoalan tersebut bukan sekadar teknis, melainkan mencerminkan lemahnya manajemen organisasi.
Dalam penyampaiannya, Edi Rusyana menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada progres berarti terkait pembuatan KTA Digital di Cabang Lakbok. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan cabang lain yang sudah menjalankan pemutakhiran data dan distribusi KTA Digital. Pernyataan Edi sontak menimbulkan kegelisahan di antara peserta, terutama karena data dasar yang dibutuhkan sebenarnya telah disiapkan sejak lama.
Tanggapan tegas datang dari Nanang Heryanto, salah satu anggota PGRI Lakbok. Ia menyatakan bahwa keterangan mengenai nihilnya perkembangan KTA Digital merupakan bukti nyata kegagalan kerja pengurus periode sebelumnya.
“Kami jelas kecewa. Ada ketua cabang dan ada sekbid yang menangani KTA Digital. Jika sampai tidak ada progres, apa yang mereka kerjakan selama 2021–2025? Ini bukan hal kecil. Ini administrasi dasar organisasi,” tegas Nanang di hadapan peserta Koncab. Kamis, (04/12/2025).
Menurut Nanang, kegagalan tersebut menjadi semakin mencolok karena dua pejabat pengurus yang seharusnya bertanggung jawab kini justru sudah naik menjadi bagian dari struktur kepengurusan kabupaten. Ia menilai hal itu sebagai ironi yang membuat para anggota merasa semakin tidak dihargai.
“Yang lebih disayangkan, ketua cabang dan sekbid yang bertanggung jawab atas KTA Digital kini sudah duduk sebagai pengurus kabupaten. Mereka naik tanpa menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas. Ini meninggalkan beban untuk pengurus baru,” tambahnya.
Pandangan serupa disampaikan Andy Fitria, anggota lainnya, yang mengungkapkan bahwa data untuk KTA Digital sebenarnya sudah dihimpun sejak awal. Menurutnya, seluruh anggota telah melalui proses pemotretan dan pengumpulan data pribadi, sehingga seharusnya tidak ada alasan untuk menunda progres.
“Kami sudah dipotret untuk KTA Digital. Artinya data dasar sudah ada. Kalau begitu, kenapa tidak dikerjakan? Mengapa berhenti di tengah jalan? Tentu kami kecewa karena ini seharusnya bisa rampung sejak lama,” ujarnya.
Andy menilai bahwa kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas koordinasi dan komitmen kerja para pengurus periode 2021–2025. Ia menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal kartu anggota, tetapi soal kredibilitas penyelenggaraan organisasi.
Keduanya menilai bahwa carut-marut administrasi tidak hanya terlihat pada isu KTA Digital, tetapi juga terlihat nyata selama sesi Koncab berlangsung. Berbagai interupsi, klarifikasi berulang, serta minimnya kesiapan laporan pengurus disebut sebagai bukti lain bahwa tata kelola organisasi perlu dibenahi secara menyeluruh.
BACA JUGA: Desa Bangunharja Dorong Tiga Program Strategis Unigal
“Tata kelola organisasi harus dibenahi total. Jika administrasi dasar saja tidak tertata, wajar jika anggota mempertanyakan kredibilitas pengurus sebelumnya,” kata Nanang.
Para anggota berharap bahwa kepengurusan baru mampu bergerak cepat memperbaiki kondisi tersebut. Mereka menekankan pentingnya konsolidasi internal, peningkatan disiplin administrasi, serta transparansi kerja agar kepercayaan anggota dapat dipulihkan.
Koncab PGRI Lakbok diharapkan menjadi momentum awal untuk membangun organisasi guru yang lebih profesional, tertib, dan responsif terhadap kebutuhan anggotanya. Dengan perbaikan menyeluruh, PGRI Lakbok diyakini dapat kembali menjadi organisasi yang kuat dan dipercaya oleh seluruh anggotanya. (Kusmana)
