Raker DPR, Nusron Laporkan Kinerja ATR/BPN 2026
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran kementeriannya hingga Triwulan I Tahun Anggaran 2026 dalam rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta. Selasa, (31/03/2026).
Dalam forum tersebut, Nusron menyampaikan secara langsung bahwa realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10 persen. Ia mengungkapkan optimismenya bahwa angka tersebut akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan berbagai program strategis di lapangan. Menurutnya, capaian awal tahun ini masih sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Realisasi anggaran hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10 persen. Kami optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring percepatan program strategis,” ujar Nusron dalam rapat tersebut.
Selain memaparkan realisasi anggaran, Nusron juga menjelaskan perkembangan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas kementeriannya. Ia menuturkan bahwa beberapa program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyusunan peta bidang tanah, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan telah menunjukkan progres yang cukup signifikan.
Namun demikian, Nusron tidak menampik bahwa masih terdapat sejumlah kegiatan yang belum berjalan optimal pada triwulan pertama ini. Ia menjelaskan secara tidak langsung bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kendala serius, melainkan karena sebagian program masih berada dalam tahap persiapan teknis dan administratif. Hal ini, menurutnya, penting agar pelaksanaan program dapat tepat sasaran dan sesuai regulasi.
“Kami memastikan kegiatan yang belum terealisasi bukan karena hambatan, tetapi masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nusron menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, khususnya DPR RI, dalam mempercepat capaian target kinerja tahun 2026. Ia berharap adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan legislatif agar seluruh program dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, dari pihak legislatif, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyampaikan penegasan terkait pentingnya optimalisasi kinerja pada triwulan berikutnya. Dalam pernyataannya, ia meminta agar Kementerian ATR/BPN tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap program memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Zulfikar juga menekankan bahwa seluruh pelaksanaan anggaran harus mengacu pada prinsip kepatuhan terhadap kontrak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dapat terjaga.
“Kami meminta agar seluruh program dan anggaran tahun 2026 berorientasi pada outcome dan impact nyata bagi masyarakat,” tegas Zulfikar.
Rapat kerja ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sekaligus menyelaraskan langkah dengan DPR RI.
Melalui raker ini, fungsi pengawasan DPR kembali ditegaskan, sementara Kementerian ATR/BPN didorong untuk terus meningkatkan kinerja, mempercepat realisasi program, serta memastikan setiap kebijakan yang dijalankan mampu memberikan kepastian hukum pertanahan dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas. (Redaksi)
