Rakornas Reforma Agraria 2025 Tekankan Solidaritas
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Reforma Agraria Tahun 2025 yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Kegiatan strategis ini diikuti para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dari seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah prioritas pelaksanaan Reforma Agraria.
Rakornas tersebut menjadi forum konsolidasi nasional untuk memperkuat implementasi Reforma Agraria yang selama ini diposisikan sebagai instrumen penting dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Menteri Nusron menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh solidaritas, koordinasi, dan kesungguhan para pelaksana di lapangan.
Nusron meminta seluruh jajaran agar menyelesaikan berbagai persoalan Reforma Agraria secara bijak dan mengedepankan pendekatan musyawarah. Menurutnya, konflik agraria tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menghambat tujuan utama program.
“Semua masalah mohon kita selesaikan dengan baik-baik. Kita lakukan program Reforma Agraria ini dengan saksama dan koordinasi dengan baik. Tidak ada arahan khusus, saya yakin Bapak/Ibu sudah lebih paham sebagai pelaku di lapangan,” ujar Nusron.
Rakornas tahun ini mengusung tema “Penguatan Kelembagaan Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria”. Tema tersebut dinilai relevan dengan tantangan aktual di lapangan, terutama masih banyaknya konflik penguasaan dan pemanfaatan tanah yang melibatkan masyarakat, negara, dan pelaku usaha.
Selain soal substansi, Menteri Nusron juga menyoroti aspek tata kelola kegiatan. Ia meminta agar Rakornas dilaksanakan secara efisien, fokus, dan berorientasi hasil.
“Ini adalah Rapat Koordinasi Nasional tentang Reforma Agraria, maka pelaksanaannya harus dilakukan secara cermat, efisien, dan tidak bertele-tele,” katanya menegaskan.
Sejalan dengan arahan tersebut, Direktur Landreform, Rudi Rubijaya, menjelaskan bahwa Rakornas Reforma Agraria 2025 dirancang untuk merumuskan strategi yang komprehensif dan aplikatif. Menurutnya, forum ini tidak sekadar menjadi ajang diskusi, tetapi harus menghasilkan kebijakan konkret yang dapat langsung diimplementasikan di daerah.
“Tujuan kegiatan ini adalah menghasilkan kebijakan dan strategi penguatan kelembagaan Reforma Agraria melalui koordinasi lintas kementerian atau lembaga dalam percepatan Reforma Agraria, serta menghasilkan skema penyelesaian atas permasalahan dan konflik Reforma Agraria,” ungkap Rudi.
BACA JUGA: Dirjen PHPT Tekankan Kontrol Layanan Pertanahan
Usai pembukaan, Rakornas dilanjutkan dengan Diskusi Panel I yang mengangkat subtema “Sinkronisasi Arah Kebijakan Reforma Agraria”. Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor, antara lain Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Sora Lokita; Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Suroto; Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Niken Ariati; serta akademisi dan ahli kebijakan publik, Widya Leksmanawati Habibie. Diskusi dipandu oleh Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Freddy A. Kolintama.
Rakornas ini juga dihadiri Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam mempercepat Reforma Agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Dena A Kurnia)
