Rapat KKB Ciamis Tegaskan Program Tak Boleh Sekadar Administrasi
infopriangan.com, BERITA CIAMIS. Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) Kabupaten Ciamis menggelar pertemuan koordinasi tingkat kabupaten tahun 2025 pada Senin, 29 Desember 2025. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Makan Linggasari, Kabupaten Ciamis, ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali komitmen lintas sektor dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas agar tidak berhenti pada tataran administratif.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan perangkat daerah, Tim Penggerak PKK, penyuluh keluarga berencana, hingga stakeholder yang selama ini terlibat langsung dalam program Kampung Keluarga Berkualitas. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan bahwa program tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan kerja bersama yang terkoordinasi.
Dalam pemaparannya, perwakilan Tim Pengendalian Pendidikan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat, Afif Nurul Azizah, menjelaskan bahwa Program Kampung Keluarga Berkualitas telah dimulai sejak tahun 2016. Ia mengungkapkan bahwa pada awalnya program ini dikenal sebagai Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB).
“Kampung Keluarga Berkualitas awalnya bernama Kampung KB, namun seiring perkembangan kebijakan nasional, kini konsepnya jauh lebih luas dan komprehensif,” ujarnya.
Afif juga menyampaikan bahwa sejak terbitnya Instruksi Presiden pada tahun 2023, Program Kampung Keluarga Berkualitas telah menjadi program lintas sektor yang melibatkan 13 kementerian dan lembaga. Menurutnya, masih terdapat kesalahpahaman di masyarakat yang menganggap program tersebut hanya menjadi urusan BKKBN semata.
“Masih ada anggapan bahwa Kampung Keluarga Berkualitas adalah milik BKKBN. Padahal, ini adalah program bersama yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga,” tegas Afif.
Afif menambahkan bahwa keberadaan Surat Keputusan Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas seharusnya menjadi dasar kuat bagi seluruh pihak untuk menjalankan peran masing-masing secara nyata. Afif menekankan bahwa pembentukan kampung tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen atau indikator formal.
“Tujuan kita bukan hanya membentuk secara administratif, tetapi memastikan program ini benar-benar hidup dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Dalduk Dinas P2KBP3A Kabupaten Ciamis, Ir. Djafar Shiddiq, M.Si., menjelaskan bahwa konsep keluarga berkualitas memiliki makna yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar pengendalian kelahiran. Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang mendefinisikan keluarga berkualitas sebagai keluarga yang sejahtera, sehat, mandiri, harmonis, dan bertanggung jawab.
“Keluarga berkualitas tidak hanya soal jumlah anak, tetapi juga menyangkut kualitas hidup, nilai, dan ketahanan keluarga,” jelas Djafar.
Djafar juga menegaskan bahwa pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas tidak mungkin berjalan optimal tanpa dukungan lintas sektor. Ia menyebutkan peran penting berbagai instansi, mulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Agama, sektor kesehatan, hingga perangkat daerah lainnya.
“Kalau hanya mengandalkan satu instansi, program ini tidak akan berdampak besar. Sinergi lintas sektor adalah kunci,” ujarnya.
BACA JUGA: Perseroda BPR Galuh Disetujui, DPRD Dorong BUMD
Melalui pertemuan koordinasi ini, seluruh pihak diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai esensi Kampung Keluarga Berkualitas sebagai solusi terintegrasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diharapkan tidak sekadar mengejar capaian indikator, tetapi mampu menjawab persoalan nyata masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga lingkungan.
Dengan penguatan koordinasi dan komitmen bersama, Pemerintah Kabupaten Ciamis optimistis pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas dapat berjalan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis. (Eddy)
