Sampah Pantai Timur, DPRD Tegaskan Tanggung Jawab Bersama
infopriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Persoalan sampah di kawasan Pantai Timur Pangandaran kembali menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Pangandaran. Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, menilai persoalan kebersihan di kawasan wisata tidak bisa dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan menyangkut komitmen bersama seluruh pihak dalam menjaga wajah daerah tujuan wisata. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab kolektif, bukan hanya pemerintah daerah.
Dalam sebuah forum yang melibatkan DPRD, pemangku kepentingan, dan masyarakat, Asep menyampaikan bahwa keberhasilan pariwisata Pangandaran sangat bergantung pada tingkat kebersihan lingkungan. Ia menilai, tanpa kesadaran bersama, upaya pemerintah dalam menangani sampah akan selalu tertinggal dari laju aktivitas wisata.
“Pengelolaan sampah bukan hanya urusan pemerintah, tapi kewajiban bersama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder,” kata Asep.
Asep juga menyampaikan apresiasi kepada para petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang selama ini bekerja di lapangan. Menurutnya, peran petugas kebersihan sering kali tidak mendapat sorotan, padahal mereka berada di garis terdepan dalam menjaga kebersihan kawasan wisata, khususnya Pantai Timur Pangandaran. Ia menilai dedikasi para petugas tersebut layak mendapat penghargaan lebih dari sekadar ucapan terima kasih.
Ia menyebut para petugas kebersihan sebagai pahlawan sampah yang berjasa besar menjaga kenyamanan wisatawan dan masyarakat.
“Mereka ini pahlawan sampah. Tanpa mereka, sulit membayangkan Pangandaran bisa tetap bersih dan nyaman,” ujarnya. Senin, (1/12/2025).
Lebih lanjut, Asep menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan petugas kebersihan. Ia menyampaikan harapan agar Bupati Pangandaran melalui Kepala DLHK dapat memberikan perhatian serius, baik dari sisi penghasilan maupun perlindungan kerja. Menurutnya, kesejahteraan petugas akan berbanding lurus dengan kualitas pelayanan kebersihan di lapangan.
“Melalui Kepala DLHK, saya mohon kepada Bupati Pangandaran, Ibu Citra Pitriyami, agar memperhatikan kesejahteraan petugas kebersihan, mulai dari gaji, insentif lembur, sampai tenaga penanggulangan bencana atau Tagana. Mereka adalah ujung tombak kebersihan Pangandaran,” tegas Asep.
Selain itu, Asep juga menyoroti program jaga lembur yang disebutnya sebagai kebijakan khas Kabupaten Pangandaran. Ia menilai program tersebut memiliki dampak positif, tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi juga pada kenyamanan dan kebersihan lingkungan, terutama di kawasan wisata yang ramai aktivitas hingga malam hari.
Menurut Asep, program jaga lembur perlu terus dijaga dan dievaluasi agar tetap efektif menjawab kebutuhan daerah.
“Program jaga lembur ini tidak semua daerah punya. Ini harus dipertahankan karena manfaatnya besar, bukan hanya soal keamanan, tapi juga kenyamanan lingkungan wisata,” katanya.
Asep menegaskan bahwa kebersihan merupakan syarat mutlak dalam pengembangan pariwisata. Ia mengingatkan bahwa promosi wisata sebesar apa pun tidak akan berarti jika kondisi lingkungan kotor dan semrawut. Karena itu, ia menilai pekerjaan petugas kebersihan memiliki nilai strategis sekaligus nilai moral.
BACA JUGA: Ucu Syamsul Bahri Resmi Dilantik Kepala Dusun Cibubuhan
“Kalau tidak bersih, jangan bicara wisata. Apa yang dilakukan para petugas kebersihan ini bukan sekadar pekerjaan, tapi juga amal ibadah. Dalam Islam, kebersihan adalah bagian dari iman,” ujarnya.
Melalui dorongan tersebut, DPRD berharap tumbuh kesadaran kolektif masyarakat untuk lebih peduli terhadap persoalan sampah dan kebersihan lingkungan. Asep menekankan bahwa menjaga Pangandaran sebagai destinasi wisata unggulan Jawa Barat membutuhkan komitmen bersama, sikap disiplin, dan penghargaan yang layak bagi para petugas yang bekerja di balik layar menjaga kebersihan daerah. (KMP)
