SAPMA Pemuda Pancasila Audiensi ke KCD XIII
infopriangan.com, BERITA CIAMIS. Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila menggelar audiensi dengan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII Jawa Barat untuk menyampaikan sejumlah isu strategis yang dinilai krusial bagi dunia pendidikan di wilayah Ciamis dan Pangandaran. Rabu, (02/07/2025).
Dalam audiensi yang berlangsung Rabu siang, Ketua SAPMA Rizal memaparkan berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat, terutama terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), perizinan pendirian sekolah baru, serta transparansi dan akuntabilitas dari pihak KCD.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah dugaan penyimpangan Dana BOS di wilayah Pangandaran. SAPMA menyoroti kasus yang diduga melibatkan SMK Negeri 2 Pangandaran, yang kabarnya kini tengah ditangani oleh Polda Jawa Barat. SAPMA mempertanyakan sejauh mana KCD mengetahui dan mengambil langkah atas dugaan tersebut, mengingat Pangandaran berada dalam wilayah kerjanya.
“Kami mempertanyakan sejauh mana KCD mengetahui dan bertindak dalam kasus seperti ini, mengingat Pangandaran juga termasuk dalam wilayah tugas mereka,” tegas Rizal.
Selain Dana BOS, SAPMA juga menyoroti rumitnya proses perizinan pendirian sekolah baru. Menurut mereka, banyak inisiatif masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan kerap terhambat oleh kendala administratif yang tidak dijelaskan secara terbuka.
Kasus SMK Tambaksari dijadikan contoh. Sekolah tersebut sempat tertahan izinnya dan baru disetujui setelah adanya dorongan politik dari DPRD Kabupaten Ciamis. SAPMA menilai hal ini mencerminkan lemahnya sistem regulasi yang seharusnya transparan dan objektif.
“Kenapa izin bisa keluar setelah ada tekanan politik? Apakah sebelumnya terkendala status tanah atau ada hal lain yang tidak diungkap secara terbuka? Ini yang kami pertanyakan,” ujar Rizal.
Menanggapi hal tersebut, pihak KCD menjelaskan bahwa sejumlah perizinan memang terhambat oleh status kepemilikan tanah. Menurut regulasi provinsi, tanah desa tidak dapat dialihkan untuk pembangunan sekolah. Namun, SAPMA menilai penjelasan itu belum konsisten karena masalah serupa juga terjadi di Banjarsari dan Kawali, tanpa solusi yang jelas.
SAPMA juga menyinggung persoalan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), meski hanya secara singkat karena isu tersebut sudah sering dibahas di berbagai forum dan menjadi perhatian para kepala sekolah.
BACA JUGA: SAPMA Audiensi di KCD 13 Soroti Dana BOS, Proyek Sekolah
Perlu dicatat, audiensi ini merupakan inisiatif mandiri dari SAPMA Pemuda Pancasila dan tidak berkaitan langsung dengan aksi mahasiswa lain yang sebelumnya mengangkat isu serupa. Namun, SAPMA menegaskan bahwa keresahan yang mereka bawa berasal dari kondisi nyata di masyarakat, dengan tujuan memperjuangkan hak atas pendidikan yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial.
“Kantor KCD ini berdiri di wilayah hukum Ciamis. Ketika ada keluhan dari masyarakat Ciamis, terutama terkait pendidikan, KCD harus hadir memberikan jawaban, bukan diam atau bersikap normatif,” tutup perwakilan SAPMA.
Dalam audiensi tersebut, SAPMA juga menyinggung secara singkat kasus SMK Cijantung yang kini tengah dalam proses hukum di kejaksaan. Karena sudah masuk ranah yudisial, pembahasan tidak dilanjutkan dalam forum ini. (Gany, infopriangan.com)
