SEGI Pertanyakan Dana BPJS Dari TPG
infopriangan.com, BERITA Garut. Serikat Guru Indonesia (SEGI) Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat pertanyakan iuran dana BPJS.
Seperti yang diungkapkan Ketua SEGI Cisompet, Nurul Agustiana, S.Pd., yang mengaku dengan adanya kejadian ini merasa tidak habis fikir. Sebab pihak BPJS Kabupaten Garut melakukan kebijakan secara sepihak mengenai penarikan iuran dana BPJS.
Sejak jaman Askes sampai dengan beralih ke BPJS, kata Nurul, guru PNS tiap bulan membayar iuran dana program jaminan kesehatan dengan cara dipotong dari gaji bulanan.
Lalu bagi guru PNS yang telah mendapat Tunjangan Pungsional Guru (TPG) atau Tunjangan Sertifikasi, ternyata dipotong lagi untuk BPJS, besarannya sekitar Rp. 128.454 dalam setiap pencairan.
“Jika begitu, guru yang telah mendapatkan TPG, membayar iuran BPJS dua kali dalam setiap bulan. Apakah bagi PNS di instansi lain sama ada pemotongan iuran dana BPJS dari tunjangan selain gaji?,” kata Nurul.
Sebab kata Nurul, PNS selain guru juga sama memperoleh penghasilan di luar gaji. Menurutnya belum mendengar ada potongan iuran BPJS selain dari gaji bulanan. Selasa, (10/01/2023).
Sementara itu, salah satu sumber di Kantor BPJS Garut menyebutkan, pemotongan TPG untuk dana BPJS tersebut telah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Program Jaminan Kesehatan.
Menanggapi Perpres tersebut, Nurul juga mengatakan tidak ditemukan pasal atau ayat yang mengharuskan guru membayar iuran BPJS dari TPG.
“Walaupun ada pasal yang mengharuskan guru membayar iuran dana BPJS dari TPG, seharusnya diikuti oleh Peraturan Bupati. Bukan tiba-tiba. Apalagi tanpa sosialisasi yang jelas,” ujarnya.
Sementara itu, menurut beberapa orang guru, pemotongan TPG untuk dana BPJS tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2022 lalu. Mereka pun berharap agar iuran BPJS cukup dari gaji bulanan saja.
BACA JUGA: Warga RT 03 Giat Laksanakan Gotong Royong
“Apalagi kami sangat jarang menggunakan BPJS untuk berobat. Bahkan diantara kami ada yang belum pernah sekali pun memanfaatkan BPJS tersebut,” kata salah seorang guru.
Mereka berdalih, takut tidak dilayani secara optimal oleh pihak Rumah Sakit. Karena itu mereka lebih memilih berobat melalui jalur umum. (Liklik Sumpena)
