Sekjen ATR BPN Minta Satker Fokus Bedah DIPA 2026
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, meminta seluruh satuan kerja (Satker) di Indonesia untuk memberi perhatian penuh pada pembahasan mendalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026. Pesan itu ia sampaikan saat membuka kegiatan Penguatan Kualitas Perencanaan dan Anggaran melalui aplikasi SIMPONIV2 yang digelar di Jakarta, Kamis (11/12/2025). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan pemahaman terkait arah kebijakan dan kebutuhan anggaran tahun depan.
Dalam arahannya, Sekjen ATR/BPN menegaskan pentingnya kesiapan seluruh Satker dalam menelaah postur anggaran sejak awal.
“Setelah kegiatan ini, saya minta masing-masing Satker lakukan bedah DIPA. Tentukan kebutuhan sumber daya manusia, sarana, dan kesiapan pelaksanaan sejak awal. Saya ingin kita semuanya betul-betul memahami postur anggaran kita di tahun 2026. Kalau nanti ada keberhasilan, itu keberhasilan kita bersama,” ujarnya di hadapan peserta.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa kementerian menginginkan perencanaan yang lebih presisi, terutama mengingat besaran anggaran ATR/BPN tahun 2026 mencapai Rp9,49 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari tiga komponen: Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pinjaman Luar Negeri (PLN). Dalu Agung menekankan bahwa besarnya anggaran menuntut kualitas perencanaan yang semakin akurat, rinci, dan berbasis kebutuhan nyata setiap Satker.
Ia mengingatkan bahwa peran daerah sangat signifikan dalam mendukung target nasional, khususnya melalui kontribusi PNBP yang sebagian besar berasal dari layanan pertanahan.
“PNBP itu sebagian besar berasal dari daerah. Pastikan target Rp1,92 triliun itu dapat dimanfaatkan dengan baik,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Perencanaan Program, Budiyarsih, menambahkan bahwa kualitas perencanaan yang kuat tidak dapat dilepaskan dari akurasi data. Ia mengingatkan bahwa kesalahan data dapat berdampak langsung pada efektivitas anggaran dan capaian program.
“Kwalitas perencanaan yang baik dimulai dari data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh Satker memahami mekanisme perekaman PNBP secara benar, selaras, dan sesuai ketentuan,” tuturnya.
Setelah sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi teknis bertema Tata Cara dan Simulasi Perekaman Target PNBP melalui Aplikasi SIMPONIV2.
Narasumber dari Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan David Nalendra Fitriawan dan Pamuji Harto memaparkan langkah praktis dan alur perekaman target PNBP. Diskusi dipandu oleh Anggraeni Puspitasari, Kepala Subbagian Perencanaan Tahunan di direktorat yang sama. Sesi ini memberikan pemahaman teknis kepada Satker agar tidak salah dalam menginput data target penerimaan.
BACA JUGA: Nusron Desak Kalteng Percepat Pemutakhiran Sertipikat
Kegiatan tersebut dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN se-Jabodetabek, serta para Kepala Bagian TU Kanwil BPN dari provinsi lain yang mengikuti secara daring. Kehadiran luas ini menunjukkan bahwa instruksi Sekjen untuk memperkuat perencanaan secara nasional mulai digerakkan secara merata.
Dengan strategi penajaman DIPA, peningkatan akurasi data, dan pemanfaatan aplikasi SIMPONIV2, ATR/BPN berupaya memastikan pelaksanaan program tahun 2026 berjalan lebih terukur, berintegritas, dan berdampak nyata. (Dena A Kurnia)
