Sekjen ATR/BPN Tegaskan Komitmen Percepatan Program ILASPP
infopriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat komitmen dalam pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, saat membuka Kick Off Implementation Support Mission di Aula Prona, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Pudji menegaskan bahwa keberhasilan ILASPP tidak semata diukur dari besar kecilnya anggaran atau jumlah kegiatan, tetapi dari bagaimana seluruh pihak mampu menjaga dan mengelola program secara berkelanjutan.
“Keberhasilan ILASPP tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran atau banyaknya kegiatan, tetapi oleh cara kita menjaganya,” ujarnya di hadapan peserta kegiatan yang terdiri dari jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN dan mitra lembaga terkait.
Pudji kemudian memaparkan lima langkah strategis untuk mempercepat dan meningkatkan kinerja ILASPP. Pertama, melakukan exercise terhadap potensi anggaran yang belum terserap serta mengoptimalkannya melalui kegiatan potensial di Triwulan IV. Langkah kedua adalah pelaksanaan kajian dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan melibatkan berbagai mitra terkait.
Langkah ketiga, menurut Pudji, adalah memperkuat peran Steering Committee ILASPP agar koordinasi dan arah kebijakan program semakin terarah. Keempat, mempercepat proses pengadaan yang mendukung kelancaran implementasi kegiatan di lapangan. Terakhir, ia menegaskan pentingnya penyusunan Annual Work Plan (AWP) tahun 2026 yang harus diselesaikan dan dilaporkan ke Kementerian Keuangan pada November 2025 sesuai dengan ketentuan Loan Agreement.
Sekjen ATR/BPN ini juga menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
“Mari kita pastikan program ini dijalankan secara akuntabel, terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Wujudkan hasil kerja yang reliable, dapat dipercaya, konsisten, dan sesuai dengan standar yang telah kita sepakati,” tegasnya.
Pudji juga mengingatkan seluruh pelaksana program untuk tidak terjebak pada sekat birokrasi dan tidak menunda kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
“Jangan pernah puas hanya dengan seremonial atau angka-angka di atas kertas. Yang kita butuhkan adalah hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Pudji menambahkan.
Menurutnya, keberhasilan ILASPP hanya bisa dicapai melalui kerja bersama yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan. Kick Off Implementation Support Mission ini, kata Pudji, diharapkan menjadi forum koordinasi yang mempertemukan berbagai pihak untuk menyatukan langkah dalam memperkuat tata kelola pertanahan dan perencanaan ruang di Indonesia.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, dalam laporannya menjelaskan bahwa ILASPP merupakan program strategis nasional yang dibiayai oleh Bank Dunia dengan total pinjaman mencapai 653 juta dolar AS atau sekitar Rp11,08 triliun. Program ini akan berjalan selama lima tahun, sejak 2025 hingga 2029, dengan melibatkan tiga kementerian dan lembaga utama.
“Per 30 September 2025, realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tercatat sebesar Rp44,226 miliar atau 9,03 persen dari total pagu anggaran 2025 senilai Rp0,49 triliun,” ungkap Andi.
BACA JUGA: MUI Ciamis Imbau Remaja Jaga Moral dari Pengaruh Buruk
Dari pihak Bank Dunia, Task Team Leader Willem van der Muur menambahkan dua aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ILASPP, yakni proses procurement dan mitigasi risiko.
“Kami berharap misi ini berlangsung lancar dan produktif serta memperkuat komunikasi antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia demi terwujudnya tujuan besar proyek ini,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Deputi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Nazib Faizal; serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Bank Dunia. (Redaksi)
