SPP Desak DPRD Banjar Usut Intimidasi Petani
infopriangan.com, BERITA BANJAR. Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) mendatangi gedung DPRD Kota Banjar, Rabu (05/02/2025). Mereka menuntut keadilan atas dugaan intimidasi yang diduga dilakukan sejumlah orang terhadap petani penggarap di Desa Sinartanjung, Kecamatan Pataruman.
Aksi ini dipicu oleh kejadian pada Selasa (4/2/2025), ketika sekelompok orang tidak dikenal merusak sebuah rangka bangunan yang baru didirikan petani. Massa menilai kejadian ini bukan sekadar perusakan biasa, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk mengintimidasi mereka.
“Kami minta para pelaku pengrusakan segera ditangkap dan dalangnya diungkap,” tegas Koordinator Aksi, Mahardika, usai berunjuk rasa.
Mahardika juga menjelaskan bahwa petani sudah cukup lama mengalami intimidasi, mulai dari ancaman verbal hingga tindakan fisik yang mengarah pada kriminalisasi.
Kedatangan massa SPP disambut langsung oleh Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R. Kalyubi beserta anggota dewan lainnya. Pj Wali Kota Banjar dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga hadir dalam pertemuan tersebut. Sejumlah perwakilan petani diterima di dalam gedung untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung.
Dadang menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan PTPN dan segera menggelar rapat guna mencari fakta di lapangan. Selain itu, DPRD juga akan meminta Komisi II turun langsung ke lokasi konflik untuk melakukan investigasi lebih lanjut.
“Kami tampung semua tuntutan mereka dan akan mencari solusi terbaik. Kami ingin memastikan bahwa hak-hak petani tidak dilanggar,” ujar Dadang.
Di sisi lain, Kapolres Banjar AKBP Tyas Puji Rahadi menegaskan bahwa pihak kepolisian telah melakukan pengamanan di lokasi kejadian. Namun, ia mengakui bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait peristiwa itu.
“Laporan resmi belum kami terima. Nanti kami cek lagi.” kata Tyas.
Meski demikian, ia memastikan bahwa Polres Banjar akan tetap menangani kasus ini sesuai prosedur hukum yang berlaku. “Penegakan hukum harus mengikuti tahapan yang ada. Kami tidak akan bertindak gegabah,” tambahnya.
Namun, pernyataan ini tidak sepenuhnya memuaskan massa aksi. Mereka menilai lambannya respons aparat justru memperburuk keadaan di lapangan. Beberapa petani mengaku sudah melaporkan berbagai bentuk intimidasi sebelumnya, tetapi tidak ada tindakan tegas dari pihak berwenang.
Setelah menyampaikan aspirasi di DPRD, massa SPP bergerak ke lokasi kejadian.
“lKami akan terus memperjuangkan hak kami,” ujar seorang petani.
Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI untuk mencegah potensi bentrokan. Hingga sore hari, proses pembangunan kembali berlangsung dengan lancar, meski ketegangan antara petani dan pihak yang diduga sebagai pelaku intimidasi masih terasa.
Kasus ini bukanlah kejadian pertama yang melibatkan petani penggarap dan PTPN di wilayah tersebut. Konflik tanah antara petani dan perusahaan perkebunan sudah berlangsung bertahun-tahun, dengan berbagai insiden intimidasi, kriminalisasi, hingga bentrokan.
SPP menegaskan bahwa petani memiliki hak untuk menggarap lahan yang sudah mereka kelola selama bertahun-tahun. Mereka menolak anggapan bahwa lahan tersebut merupakan milik PTPN, terutama jika hak guna usaha perusahaan sudah habis masa berlakunya.
Di sisi lain, PTPN mengklaim bahwa lahan tersebut masih berada dalam pengelolaannya secara sah. Sengketa ini menjadi semakin kompleks karena keterlibatan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan yang sering kali dianggap berpihak kepada perusahaan.
BACA JUGA: Sekolah Tahan Ijazah, Pemerhati: Arogan dan Melawan Hukum
Dalam aksinya, massa SPP menegaskan beberapa tuntutan utama. Pertama, mereka meminta agar preman-preman yang dipekerjakan untuk mengintimidasi petani segera ditindak tegas. Kedua, mereka menuntut aparat kepolisian bertindak profesional dalam menangani laporan perusakan tempat ibadah dan tidak menutup mata terhadap kasus yang mereka hadapi.
BACA JUGA: Polresta Cirebon Diapresiasi Usai Ungkap Pencuri
Ketiga, mereka mendesak pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam menyelesaikan konflik agraria, bukan hanya menjadi penonton yang pasif. “Kami butuh solusi nyata, bukan sekadar janji,” ujar salah satu peserta aksi.
Sejauh ini, belum ada keputusan konkret dari DPRD maupun Polres Banjar terkait tuntutan petani. Namun, aksi yang berlangsung damai ini menunjukkan bahwa petani tidak akan tinggal diam menghadapi intimidasi. Mereka bertekad terus memperjuangkan hak mereka hingga mendapatkan keadilan. (Johan/infopriangan.com)
