SPP Desak Polisi Tangkap Pelaku Intimidasi Petani

infopriangan.com, BERITA BANJAR.  Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) menggeruduk gedung DPRD Kota Banjar pada Rabu (5/2/2025). Mereka menuntut keadilan atas tindakan intimidasi yang diduga dilakukan oleh preman bayaran PTPN terhadap petani penggarap. Selain itu, mereka meminta aparat kepolisian menangkap pelaku pengrusakan bangunan yang sedang didirikan sebagai tempat ibadah petani.

Merespons aksi tersebut, Pj Wali Kota Banjar, Soni Harison, menyatakan pemerintah akan membentuk tim terpadu reforma agraria untuk menangani masalah ini. “Kami akan membentuk tim terpadu reforma agraria,” katanya pada Kamis (6/2/2025).

Menurut Soni, ada dua poin utama yang menjadi perhatian pemerintah. Pertama, terkait pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat. Ia mengakui bahwa tim terpadu sebenarnya sudah ada, tetapi ada beberapa hal yang harus diperbarui agar lebih efektif dalam bekerja. “Pemerintah akan membantu masyarakat mendapatkan hak-haknya,” ujarnya.

Poin kedua adalah penegakan hukum atas dugaan intimidasi dan pengrusakan yang terjadi di lapangan. Soni menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini harus berpijak pada ketentuan hukum yang berlaku. “Pak Kapolres juga sudah menyampaikan akan segera menindaklanjuti bersama timnya. Kita ini negara hukum, semua harus diselesaikan sesuai aturan,” tegasnya.

Kapolres Banjar, AKBP Tiyas Puji Rahadi, memastikan bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan pengrusakan bangunan yang akan dijadikan tempat ibadah oleh petani. “Kami akan menyelidiki lebih jauh terkait hal tersebut,” katanya.

Tiyas menegaskan bahwa kepolisian akan bekerja secara profesional dalam menangani laporan dari masyarakat. Ia meminta semua pihak untuk mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum dan tidak bertindak sendiri-sendiri. “Jika ada unsur pidana, tentu akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.

Sebelumnya, massa SPP menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Banjar. Mereka meneriakkan tuntutan agar pemerintah dan kepolisian bertindak tegas terhadap kelompok yang mereka sebut sebagai preman bayaran. Para petani menilai keberadaan preman ini mengancam keselamatan mereka serta berupaya mengusir petani dari lahan yang sudah lama mereka garap.

Dalam orasinya, salah satu perwakilan SPP menegaskan bahwa petani hanya ingin mempertahankan hak mereka atas tanah yang sudah mereka kelola bertahun-tahun. “Kami tidak meminta lebih, hanya ingin bisa bertani dengan tenang tanpa intimidasi!” seru seorang demonstran.

Masalah sengketa lahan bukan hal baru di wilayah Kota Banjar dan sekitarnya. Sejumlah petani mengklaim bahwa tanah yang mereka garap merupakan tanah negara yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh rakyat. Namun, pihak perusahaan perkebunan diduga mengklaim lahan tersebut sebagai bagian dari konsesi mereka.

Ketegangan semakin meningkat ketika petani mulai membangun fasilitas untuk kepentingan bersama, termasuk tempat ibadah. Mereka mengaku mendapat tekanan dari pihak yang mereka duga berafiliasi dengan perusahaan perkebunan.

“Kami hanya ingin tempat ibadah kecil untuk petani di sini, tetapi malah dihancurkan. Ini jelas bentuk ketidakadilan!” kata seorang petani dengan nada emosional.

Merespons situasi ini, Soni memastikan bahwa pemerintah akan turun tangan untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Ia menegaskan bahwa tim terpadu yang akan dibentuk nantinya bertugas meninjau status lahan serta memastikan tidak ada hak masyarakat yang dilanggar.

“Pemerintah tidak akan tinggal diam. Kami akan bekerja sama dengan semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, pihak DPRD Kota Banjar menyatakan siap mengawal proses penyelesaian konflik agraria ini. Salah satu anggota dewan yang menemui massa menyampaikan bahwa mereka akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas masalah ini lebih lanjut.

BACA JUGA: Ciamis Siap Jalankan Program Tiga Juta Rumah untuk MBR

“Kami memahami keresahan petani dan akan mendorong penyelesaian yang adil,” ujar anggota dewan tersebut.

Konflik agraria di berbagai daerah memang sering kali melibatkan banyak kepentingan. Pemerintah daerah, aparat keamanan, perusahaan perkebunan, serta masyarakat petani harus duduk bersama untuk mencari jalan keluar yang tidak merugikan rakyat kecil.

Masyarakat kini menunggu realisasi dari janji pemerintah dan aparat kepolisian. Apakah tim terpadu yang dijanjikan benar-benar mampu menyelesaikan masalah ini? Ataukah konflik akan terus berlarut tanpa solusi yang nyata? Waktu yang akan menjawab. (Johan/infopriangan.com)