Strategi Komunikasi Kebijakan Agraria Ditingkatkan
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Pemerintah terus berupaya meningkatkan penyebaran informasi terkait kebijakan strategis, khususnya di sektor agraria dan tata ruang. Dalam pertemuan pada Selasa (3/11/2024), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan komitmen melibatkan seluruh pegawai ATR/BPN untuk mendukung penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari strategi komunikasi yang dirancang agar kebijakan pemerintah lebih cepat diterima dan dipahami.
“Kami ingin memastikan kebijakan pemerintah, khususnya di sektor pertanahan dan tata ruang, dapat tersampaikan secara efektif kepada masyarakat. Dengan melibatkan seluruh karyawan BPN, yang berjumlah 34 ribu orang, kami berharap mereka bisa menjadi agen penyebar informasi positif,” ujar Nusron saat berbicara di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Nusron menjelaskan bahwa pegawai ATR/BPN tersebar di berbagai wilayah Indonesia, sehingga keberadaan mereka dapat dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. Menurutnya, kebijakan strategis seperti percepatan sertifikasi tanah dan penataan ruang membutuhkan dukungan penuh masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai penting untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat kebijakan ini.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Hasbi, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antar-lembaga dalam menyukseskan penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah. Hasan juga memberikan masukan terkait strategi komunikasi yang lebih terarah dan relevan dengan kondisi masyarakat di masing-masing daerah.
“Kami mendukung penuh upaya Kementerian ATR/BPN untuk melibatkan pegawai dalam menyebarkan informasi kebijakan. Namun, kami menyarankan agar pendekatan komunikasi disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap daerah,” ujar Hasan Hasbi. Menurutnya, strategi komunikasi yang spesifik dapat meningkatkan efektivitas penyampaian pesan pemerintah.
Hasan juga menekankan bahwa keberhasilan komunikasi kebijakan pemerintah tidak hanya bergantung pada jumlah tenaga yang terlibat, tetapi juga pada metode yang digunakan.
Hasan menyarankan pemanfaatan teknologi digital, media lokal, dan pendekatan personal sebagai kombinasi strategi komunikasi yang lebih modern. Selain itu, ia menawarkan dukungan dari Kantor Komunikasi Kepresidenan untuk memastikan pesan yang disampaikan konsisten dengan visi pemerintah.
Menanggapi hal ini, Nusron menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengkoordinasikan rencana strategi komunikasi yang lebih matang.
Masih menurut Nusron bahwa sosialisasi kebijakan di lapangan sering kali menghadapi kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan hambatan geografis. Oleh karena itu, keterlibatan 34 ribu pegawai ATR/BPN diharapkan mampu mengatasi sebagian dari tantangan tersebut.
“Kami akan menyusun strategi yang lebih spesifik dan relevan untuk setiap wilayah. Dengan kerja sama ini, kami optimistis kebijakan pemerintah dapat lebih diterima dan dipahami masyarakat,” kata Nusron.
Selain membahas strategi komunikasi, pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga pemerintah. Hasan menyebutkan bahwa sinergi ini harus berorientasi pada tujuan jangka panjang, yaitu membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Ia juga menyoroti perlunya evaluasi berkala untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan berjalan sesuai harapan.
BACA JUGA: Jabar Agro & Industri Creative Festival 2024: Jadwal dan Lokasi Berubah
Dalam diskusi tersebut, kedua pihak sepakat untuk terus mengembangkan kerja sama dalam berbagai aspek, mulai dari penyusunan materi komunikasi hingga pelaksanaan di lapangan.
“Dengan dukungan dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, kami yakin upaya ini dapat memberikan dampak yang lebih besar,” kata Nusron.
Langkah melibatkan pegawai ATR BPN untuk menyebarluaskan informasi ini diharapkan dapat menjadi model kolaborasi yang bisa diadopsi oleh kementerian lain. Hasan menutup diskusi dengan menegaskan bahwa keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, adalah kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan strategis pemerintah.
