Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Garut Ajid Sayidin mengatakan revitalisasi pembangunan Alun-Alun Garut menelan dana sebesar Rp. 12,7 Milyar lebih. Sementara sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.

Setelah dilakukan revitalisasi, kini Alun-Alun Garut memiliki wajah baru dengan ditunjang 10 fasilitas.

“Fasilitas tersebut diantaranya, tribun dan selasar, toilet, perpustakaan, plaza hall Alun-Alun, gerbang, amphitheater, play ground atau tempat bermain, tugu di empat sudut, trotoar, area tempat duduk, dan area babancong,” jelas Ajid.

Ditambahkan Ajid, peresmian Alun-Alun Garut rencananya akan diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Minggu 23 Januari 2022.

“Dengan adanya revitalisasi Alun-Alun Garut tersebut, kedepannya mampu membangkitkan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (Yayat R/IP)

The post Alun-Alun Garut Akan Diresmikan Gubernur Jabar appeared first on .

Pasalnya di sekitar lokasi proyek yang menelan anggaran bernilai Rp.717.525.000 dan bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis tersebut tidak ditemukan adanya direksi keet untuk tempat para pekerja di lokasi itu. Tidak hanya itu kurangnya sosialisasi terhadap para pedagang kaki lima di sekitar lokasi, hingga menjadi pembicaraan yang cukup hangat di sesama pedagang.

Seperti yang di ungkapkan Yanti pedagang kaki lima di sekitar lokasi. Yanti mengau Sebelumnya dirinya memang mendapatkan surat terkait akan adanya pekerjaan ini jauh jauh hari, amun dia tidak diberitahu bahwa hari ini akan di adakan pengerjaan.

“Makanya saya kaget tiba-tiba saya harus membongkar lapak saya hari ini. Padahal kalau misalkan pemberitahuan dari awal pasti kami sudah membongkarnya kemarin-kemarin,” ungkapnya dengan mimik kesal. Rabu, (16/09/2020).

Menyinkapi hal itu, Adi salah seorang anggota Barisan Muda Banjarsari Kawasen Bersatu (BMBKB) Desa Banjarsari, berpesan kepada pihak perusahaan harus mengedepankan sistem yang sudah di tentukan dinas. Seperti pengadaan papan informasi publik, serta direksi keet.

“Ya jika kita berbicaranya terkait masalah dana, itu kan sudah ada anggaranya untuk pengalokasian item tersebut,” tegasnya.

“Apalagi jika kita membahas di bab pertama mulainya pekerjaan, sebelum pengadaan matrial harusnya direksi keet dan papan informasi harus sudah ada,” ungkapnya.

“Saya juga berpesan kepada pihak perusahaan dalam pengerjaan proyek tersebut harus mengedepankan protokol kesehatan bagi para pekerja lapangan. Saya lihat banyak para pekerja yang tidak menggunakan protokol kesehatan,” ungkapnya.

Adi juga mengatakan pihaknya akan ikut mengontrol serta mengawasi berjalannya proyek tersebut dalam segi pengerjaan serta keamanan.

“Hal itu dikarenakan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang sangat di idam-idam kan oleh masyarakat Banjarsari dari dulu. Jadi kami juga berharap pihak perusahaan mengerjakan pekerjaan itu sesuai spek yang ditentukan dari dinas,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut pihak CV Polos melalui pelaksana lapangannya Didin mengakui jika didalam pekerjaan tersebut belum adanya direksi keet. Kadena belum mendapatkan lokasi untuk di jadikan direksi keet. Namun ketika ditanya terkait penerapan protokol kesehatan pihaknya tidak mengatakan apapun.

“Ya, kata pak bosnya untuk masalah pengadaan direksi keet pekerjaan ini nanti aja dulu,” pungkas Didin. (Rizky/IP)

The post Perbaikan Drainase Alun-Alun Banjarsari Diduga Tidak Memenuhi Prosedur Dinas appeared first on .