Transformasi Digital ATR BPN Diharapkan Tekan Sengketa Pertanahan
infopriangan.com, BERITA NASIONAL. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menekan angka sengketa dan konflik pertanahan melalui percepatan transformasi digital di sektor layanan publik. Pernyataan itu ia sampaikan usai menerima CNN Indonesia Award 2025 di Kuningan, Jakarta, pada Jumat (31/10/2025).
Wamen Ossy menjelaskan, digitalisasi merupakan langkah strategis yang sedang ditempuh oleh Kementerian ATR/BPN untuk memperbaiki sistem administrasi pertanahan yang selama ini masih banyak bergantung pada proses manual. “Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, banyak kasus pertanahan muncul bukan semata karena persoalan lapangan, melainkan akibat kelemahan dalam sistem administrasi dan kurangnya integrasi data antarwilayah. Dengan sistem digital yang terintegrasi, diharapkan proses pengelolaan data tanah akan menjadi lebih cepat, transparan, dan akurat.
“Digitalisasi ini penting karena dapat menutup peluang terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan publik,” jelasnya. Ia menilai bahwa kehadiran teknologi menjadi kunci dalam memperbaiki tata kelola pertanahan di Indonesia yang kompleks dan melibatkan banyak pihak.
Wamen Ossy menambahkan, sekitar 70 hingga 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, modernisasi sistem menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih mudah dan transparan.
Selain fokus pada transformasi digital, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong pelaksanaan dua program strategis nasional, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria. Kedua program ini, kata Wamen Ossy, memiliki dampak besar terhadap pemerataan kepemilikan lahan serta pemberian kepastian hukum bagi masyarakat.
“Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,” tuturnya. Ia menjelaskan bahwa kedua program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan, di mana banyak tanah belum terdaftar secara resmi.
BACA JUGA: Reforma Agraria ATR BPN Dapat Pengakuan Publik
Lebih lanjut, Wamen Ossy berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung langkah transformasi yang sedang dilakukan pemerintah. Ia menilai kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait sangat penting untuk mempercepat terwujudnya layanan pertanahan yang modern dan terpercaya.
“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan, kritik yang membangun, dan masukan terhadap kinerja kami, terutama di daerah. Hal ini penting agar kami dapat terus memperbaiki pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tutupnya.
Melalui langkah transformasi digital dan penguatan program strategis, Kementerian ATR/BPN optimistis dapat menciptakan sistem pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan bebas dari konflik di masa mendatang. (Redaksi)
